Target Sapu Bersih AKD DPRD Buleleng, PDIP Main Mata dengan Demokrat-Perindo
Persaingan berebut kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Buleleng 2019-2024 diprediksi bakal seru.
SINGARAJA, NusaBali
PDIP sebagai pemegang suara mayoritas disebut-sebut main mata dengan Demokrat untuk sapu bersih seluruh 6 kursi Ketua AKD DPRD Buleleng hasil Pileg 2019. Di lain sisi, Golkar juga berusaha galang koalisi dengan fraksi lain untuk bisa merebut kursi Ketua AKD.
Informasi terakhir yang dihimpun NusaBali di Singaraja, Rabu (14/8), PDIP sudah berhasil menggaet PKB untuk diajak gabung ke Fraksi PDIP DPRD Buleleng 2019. Dengan tambahan 1 kursi milik PKB, maka Fraksi PDIP DPRD Buleleng nantinya akan berkekuatan 19 kursi dari total 45 kursi legislatif atau kuasai 42,22 persen suara parlemen. Sebab, PDIP sendiri memiliki 18 kursi di Dewan.
Untuk mengamankan target sapu bersih seluruh 6 AKD DPRD Buleleng, PDIP tinggal butuh tambahan 4 kursi agar memiliki kekuatan minimal 50 persen plus 1 atau 23 kursi legislatif. Kabarnya, Fraksi Gabungan yang terdiri dari Demokrat (punya 3 kursi legislatif) dan Perindo (punya 1 kursi legislatif) bakal merapat ke PDIP untuk perebutan jatah AKD DPRD Buleleng 2019-2024.
Demokrat bersama Perindo santer diisukan bakal merapat ke PDIP, setelah gagal membangun komunikasi politik dengan Hanura (yang memiliki 5 kursi DPRD Buleleng 2019-2024). Awalnya, Demokrat dan Hanura berniat bangun koalisi untuk merebut AKD, pasca sama-sama kehilangan jatah kursi Wakil Ketua DPRD Buleleng hasil Pileg 2019.
Bahkan, Demokrat dan Hanura ingin membangun koalisi yang lebih besar dengan bergabung bersama Golkar (yang punya 7 kursi legislatif), Gerindra (punya 5 kursi legislatf), dan NasDem (punya 5 kursi legislatif). Jika terwujud, koalisi besar yang mereka rancang akan memiliki kekuatan 25 kursi legislatig, guna menhadapi PDIP dalam perebutan jatah ketua AKD. Namun belakangan, Demokrat cenderung memilih posisi aman dengan bergabung ke PDIP, pasca mereka berhasil menggaet Perindo membetuk Fraksi Gabungan DPRD Buleleng.
Ketua DPC Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani, mengakui pihaknya telah berhasil menggaet Perindo membentuk Fraksi Gabungan DPRD Buleleng. “Ya, kami Demokrat sudah sepakat membuat satu fraksi bersama Perindo. Kalau komunikasi untuk berkoalisi dengan PDIP, tetap jalan. Tetapi, semua memungkinkan masih bisa terjadi, karena komunikasi dengan partai lainnya juga bagus,” ujar Srikandi Demokrat asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini saat dikonfirmasi di Singaraja, Rabu kemarin.
Paparan senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Buleleng, Gede Supriatna. Menurut Supriatna, selaku parpol peraih kursi terbanyak, PDIP tetap membuka diri terhadap parpol lainnya yang ingin bergabung. “Belum ada pembahasan AKD, kami ingin suasana di DPRD kondusif. Nantilah kami bahas lebih lanjut setelah pelantikan. Intinya, bagaimana nanti kami bersama-sama eksekutif membangun Buleleng yang lebih baik,” tegas Supriatna yang kembali dipercaya PDIP menduduki jabatan Ketua DPRD Buleleng 2019-2024 ini.
Di sisi lain, Golkar kabarnya telah membangun komunikasi politik dengan Gerindra, NasDem, dan Hanura untuk berkoalisi dalam perebutan jatah Ketua AKD. Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyatakan meski masih menunggu petunjuk DPP Golkar, namun peluang koalisi dengan Gerindra, NasDem, Hanura, dan Demokrat sangat terbuka lebar.
“Sekarang lihat saja, kenapa Gerindra dan Hanura keluar dari koalisi PDIP. Itu artinya kan mereka tidak mendapatkan apa di sana. Tentu ini memberi peluang kami berkoalisi,” jelas politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Buleleng ini.
Sebaliknya, Ketua DPC Hanura Buleleng, Ketut Wirsana, menyatakan pihaknya sudah memutuskan tidak ingin berkoalisi dengan partai mana pun dalam perebutan AKD DPRD Buleleng 2019-2024. Keputusan ini diambil, karena perjuangannya di DPRD Buleleng masih bisa dilakukan melalui Fraksi Hanura.
“Kami ingin berdiri sendiri. Dapat atau tidak nanti jabatan AKD, tidak masalah bagi kami. Karena kami masih bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat pendapat fraksi,” tegas politisi Hanura asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan Ketua DPD NasDem Buleleng, Made Suparjo. Menurut politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini, NasDem masih tetap bersama PDIP. Hanya saja, NasDem tidak akan ngotot meminta jatah jabatan AKD. “Kami tidak ke mana-mana, masih bersama PDIP. Bagi kami, diberikan atau tidak jatah AKD, nggak masalah. Toh kami tetap bisa menyampaikan aspirasi masyarakat lewat Fraksi NasDem,” ujar Made Suparjo.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Buleleng, Jro Nyoman Ray Yusha, mengaku mengkikuti keputusan DPP Hanura yang mendukung pemerintahan PDIP. Hanya saja, pihaknya tidak akan memaksakan harus mendapatkan jatah AKD DPRD Buleleng.
“Kalau di pusat sudah membuat nasi goreng (mendukung pemerintahan Jokowi, Red), maka kami di daerah membuat nasi goreng juga. Komunikasi dengan PDIP juga sudah berjalan. Masalah jatah AKD, nantilah dibahas lagi. Bagi kami, kebersamaan itu lebih baik,” tandas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan yang lolos ke DPRD Bali dari Gerindra Dapoil Buleleng di Pileg 2019 ini. *k19
Informasi terakhir yang dihimpun NusaBali di Singaraja, Rabu (14/8), PDIP sudah berhasil menggaet PKB untuk diajak gabung ke Fraksi PDIP DPRD Buleleng 2019. Dengan tambahan 1 kursi milik PKB, maka Fraksi PDIP DPRD Buleleng nantinya akan berkekuatan 19 kursi dari total 45 kursi legislatif atau kuasai 42,22 persen suara parlemen. Sebab, PDIP sendiri memiliki 18 kursi di Dewan.
Untuk mengamankan target sapu bersih seluruh 6 AKD DPRD Buleleng, PDIP tinggal butuh tambahan 4 kursi agar memiliki kekuatan minimal 50 persen plus 1 atau 23 kursi legislatif. Kabarnya, Fraksi Gabungan yang terdiri dari Demokrat (punya 3 kursi legislatif) dan Perindo (punya 1 kursi legislatif) bakal merapat ke PDIP untuk perebutan jatah AKD DPRD Buleleng 2019-2024.
Demokrat bersama Perindo santer diisukan bakal merapat ke PDIP, setelah gagal membangun komunikasi politik dengan Hanura (yang memiliki 5 kursi DPRD Buleleng 2019-2024). Awalnya, Demokrat dan Hanura berniat bangun koalisi untuk merebut AKD, pasca sama-sama kehilangan jatah kursi Wakil Ketua DPRD Buleleng hasil Pileg 2019.
Bahkan, Demokrat dan Hanura ingin membangun koalisi yang lebih besar dengan bergabung bersama Golkar (yang punya 7 kursi legislatif), Gerindra (punya 5 kursi legislatf), dan NasDem (punya 5 kursi legislatif). Jika terwujud, koalisi besar yang mereka rancang akan memiliki kekuatan 25 kursi legislatig, guna menhadapi PDIP dalam perebutan jatah ketua AKD. Namun belakangan, Demokrat cenderung memilih posisi aman dengan bergabung ke PDIP, pasca mereka berhasil menggaet Perindo membetuk Fraksi Gabungan DPRD Buleleng.
Ketua DPC Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani, mengakui pihaknya telah berhasil menggaet Perindo membentuk Fraksi Gabungan DPRD Buleleng. “Ya, kami Demokrat sudah sepakat membuat satu fraksi bersama Perindo. Kalau komunikasi untuk berkoalisi dengan PDIP, tetap jalan. Tetapi, semua memungkinkan masih bisa terjadi, karena komunikasi dengan partai lainnya juga bagus,” ujar Srikandi Demokrat asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini saat dikonfirmasi di Singaraja, Rabu kemarin.
Paparan senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Buleleng, Gede Supriatna. Menurut Supriatna, selaku parpol peraih kursi terbanyak, PDIP tetap membuka diri terhadap parpol lainnya yang ingin bergabung. “Belum ada pembahasan AKD, kami ingin suasana di DPRD kondusif. Nantilah kami bahas lebih lanjut setelah pelantikan. Intinya, bagaimana nanti kami bersama-sama eksekutif membangun Buleleng yang lebih baik,” tegas Supriatna yang kembali dipercaya PDIP menduduki jabatan Ketua DPRD Buleleng 2019-2024 ini.
Di sisi lain, Golkar kabarnya telah membangun komunikasi politik dengan Gerindra, NasDem, dan Hanura untuk berkoalisi dalam perebutan jatah Ketua AKD. Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyatakan meski masih menunggu petunjuk DPP Golkar, namun peluang koalisi dengan Gerindra, NasDem, Hanura, dan Demokrat sangat terbuka lebar.
“Sekarang lihat saja, kenapa Gerindra dan Hanura keluar dari koalisi PDIP. Itu artinya kan mereka tidak mendapatkan apa di sana. Tentu ini memberi peluang kami berkoalisi,” jelas politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Buleleng ini.
Sebaliknya, Ketua DPC Hanura Buleleng, Ketut Wirsana, menyatakan pihaknya sudah memutuskan tidak ingin berkoalisi dengan partai mana pun dalam perebutan AKD DPRD Buleleng 2019-2024. Keputusan ini diambil, karena perjuangannya di DPRD Buleleng masih bisa dilakukan melalui Fraksi Hanura.
“Kami ingin berdiri sendiri. Dapat atau tidak nanti jabatan AKD, tidak masalah bagi kami. Karena kami masih bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat pendapat fraksi,” tegas politisi Hanura asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan Ketua DPD NasDem Buleleng, Made Suparjo. Menurut politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini, NasDem masih tetap bersama PDIP. Hanya saja, NasDem tidak akan ngotot meminta jatah jabatan AKD. “Kami tidak ke mana-mana, masih bersama PDIP. Bagi kami, diberikan atau tidak jatah AKD, nggak masalah. Toh kami tetap bisa menyampaikan aspirasi masyarakat lewat Fraksi NasDem,” ujar Made Suparjo.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Buleleng, Jro Nyoman Ray Yusha, mengaku mengkikuti keputusan DPP Hanura yang mendukung pemerintahan PDIP. Hanya saja, pihaknya tidak akan memaksakan harus mendapatkan jatah AKD DPRD Buleleng.
“Kalau di pusat sudah membuat nasi goreng (mendukung pemerintahan Jokowi, Red), maka kami di daerah membuat nasi goreng juga. Komunikasi dengan PDIP juga sudah berjalan. Masalah jatah AKD, nantilah dibahas lagi. Bagi kami, kebersamaan itu lebih baik,” tandas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan yang lolos ke DPRD Bali dari Gerindra Dapoil Buleleng di Pileg 2019 ini. *k19
Komentar