Dana BOS Terancam Tidak Cair
Pencairan dana BOS sudah masuk tahap penandatanganan NPHB oleh kepala dinas.
BANGLI, NusaBali
Dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sejumlah sekolah dasar (SD) di Bangli terancam tidak cair. Penyebabnya, banyak sekolah tanpa kepala sekolah definitif maupun pelaksana tugas (Plt). Sejatinya dana BOS sudah diproses dan masuk ke rekening masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli telah mengajukan pengisian Plt Kasek untuk 6 SD.
Plt Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Bangli, I Ketut Wakil, mengatakan dana BOS bisa dicairkan jika sudah ada kepala sekolah definitif ataupun Plt kepala sekolah. Sebab pencairan dan pemanfaatan dana BOS menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Ada beberapa SD yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan Plt. “Jika terjadi kekosongan kepala sekolah, dana BOS tidak bisa dicairkan. Inilah yang menjadi kendala sekolah,” jelas Ketut Wakil, Selasa (26/2).
Dijelaskan, dana BOS sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis), dana BOS di antaranya untuk pengadaan buku pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan pembelajaran, pembiayaan ulangan, langganan daya dan jasa serta pembiayaan perawatan sekolah. Dana BOS untuk SD sebesar Rp 800 ribu per siswa dan Rp 1 juta per siswa untuk SMP. Pencairan dana BOS sudah masuk tahap penandatanganan naskah perjanjian hibah BOS (NPHB) oleh kepala dinas.
Setelah ditandatangani, naskah akan langsung dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Terpisah, Kasi pendidikan dan Tenaga kependidikan Disdikpora Bangli, Ngakan Sudarsana, mengatakan ada enam sekolah tidak memilki kasek atau Plt kepala sekolah. Keenam sekolah itu SDN 3 Cempaga Kecamatan Bangli, SDN 2 Kubu Kecamatan Bangli, SDN 2 Bunutin Kecamatan Bangli, SDN 6 Tiga Kecamatan Susut, SDN 1 Jehem Kecamatan Tembuku, dan SDN 2 Pengiangan Kecamatan Susut.
Ngakan Sudarsana mengaku sudah melakukan pengajuan pengisian Plt melalui Badan Kepegawaian Daerah. “Saat ini sedang proses dan untuk Plt nantinya sesuai dengan SK Bupati,” jelasnya. Ngakan Sudarsana tidak memungkiri kekosongan ini banyak berimbas pada kegiatan sekolah. Ia berharap penetapan Plt Kasek bisa disegerakan. *es
Dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sejumlah sekolah dasar (SD) di Bangli terancam tidak cair. Penyebabnya, banyak sekolah tanpa kepala sekolah definitif maupun pelaksana tugas (Plt). Sejatinya dana BOS sudah diproses dan masuk ke rekening masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli telah mengajukan pengisian Plt Kasek untuk 6 SD.
Plt Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Bangli, I Ketut Wakil, mengatakan dana BOS bisa dicairkan jika sudah ada kepala sekolah definitif ataupun Plt kepala sekolah. Sebab pencairan dan pemanfaatan dana BOS menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Ada beberapa SD yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan Plt. “Jika terjadi kekosongan kepala sekolah, dana BOS tidak bisa dicairkan. Inilah yang menjadi kendala sekolah,” jelas Ketut Wakil, Selasa (26/2).
Dijelaskan, dana BOS sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis), dana BOS di antaranya untuk pengadaan buku pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan pembelajaran, pembiayaan ulangan, langganan daya dan jasa serta pembiayaan perawatan sekolah. Dana BOS untuk SD sebesar Rp 800 ribu per siswa dan Rp 1 juta per siswa untuk SMP. Pencairan dana BOS sudah masuk tahap penandatanganan naskah perjanjian hibah BOS (NPHB) oleh kepala dinas.
Setelah ditandatangani, naskah akan langsung dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Terpisah, Kasi pendidikan dan Tenaga kependidikan Disdikpora Bangli, Ngakan Sudarsana, mengatakan ada enam sekolah tidak memilki kasek atau Plt kepala sekolah. Keenam sekolah itu SDN 3 Cempaga Kecamatan Bangli, SDN 2 Kubu Kecamatan Bangli, SDN 2 Bunutin Kecamatan Bangli, SDN 6 Tiga Kecamatan Susut, SDN 1 Jehem Kecamatan Tembuku, dan SDN 2 Pengiangan Kecamatan Susut.
Ngakan Sudarsana mengaku sudah melakukan pengajuan pengisian Plt melalui Badan Kepegawaian Daerah. “Saat ini sedang proses dan untuk Plt nantinya sesuai dengan SK Bupati,” jelasnya. Ngakan Sudarsana tidak memungkiri kekosongan ini banyak berimbas pada kegiatan sekolah. Ia berharap penetapan Plt Kasek bisa disegerakan. *es
Komentar