Musrenbang RPJMD Bahas Program Semesta Berencana
Pemkab Gianyar melalui Bappeda dan Litbang Gianyar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar.
GIANYAR, NusaBali
Selasa (18/12). Kegiatan ini memfokuskan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023.
Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, forum Musrenbang mempunyai arti penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah sesuai dengan perangkat daerah, sehingga tercapai kesepakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Pada prinsipnya, jelas dia, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan linta Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“RPJMD Kabupaten Gianyar 2018-2023 seyogyanya dapat menagkomodasi seluruh aspirasi lapisan masyarakat berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi,” terang Mahayastra.
Oleh karena itu, jelas Mahayastra, selain menggunakan analisis pendekatan teknokratik. Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Gianyar perlu menerima masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gianyar. RPJMD yang disusun melalui proses komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, akan mempermudah proses penjabarannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen penganggaran daerah.
Dikatakan, dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Gianyar dengan keterbatasan yang ada, Pemkab Gianyar telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan, seperti kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan antar wilayah dan golongan, alih fungsi lahan, buta aksara pada tingkat usia lanjut yang berpengaruh terhadap IPM, kemacetan pada kawasan pariwisata global, bencana alam, kebersihan lingkungan, belum maksimalnya pelayanan birokrasi serta masalah-masalah lainnya.
“Ini merupakan tantangan untuk mampu mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran serta budaya dan lingkungan,” terang Mahayastra. *nvi
Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, forum Musrenbang mempunyai arti penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah sesuai dengan perangkat daerah, sehingga tercapai kesepakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Pada prinsipnya, jelas dia, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan linta Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“RPJMD Kabupaten Gianyar 2018-2023 seyogyanya dapat menagkomodasi seluruh aspirasi lapisan masyarakat berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi,” terang Mahayastra.
Oleh karena itu, jelas Mahayastra, selain menggunakan analisis pendekatan teknokratik. Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Gianyar perlu menerima masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gianyar. RPJMD yang disusun melalui proses komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, akan mempermudah proses penjabarannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen penganggaran daerah.
Dikatakan, dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Gianyar dengan keterbatasan yang ada, Pemkab Gianyar telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan, seperti kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan antar wilayah dan golongan, alih fungsi lahan, buta aksara pada tingkat usia lanjut yang berpengaruh terhadap IPM, kemacetan pada kawasan pariwisata global, bencana alam, kebersihan lingkungan, belum maksimalnya pelayanan birokrasi serta masalah-masalah lainnya.
“Ini merupakan tantangan untuk mampu mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran serta budaya dan lingkungan,” terang Mahayastra. *nvi
Komentar