nusabali

Kemendikbud-BNSP Jalin Kerja Sama

  • www.nusabali.com-kemendikbud-bnsp-jalin-kerja-sama

"Jadi ketika berbicara mengenai revitalisasi SMK, tidak hanya bangunan saja, namun gurunya harus ditingkatkan kompetensinya,"

Sertifikasi Keahlian Guru SMK

JAKARTA, NusaBali
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penandatanganan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelaksanaan sertifikasi keahlian bagi guru produktif sekolah menengah kejuruan (SMK).

Penandatanganan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level IV untuk 81 kompetensi keahlian guru produktif dan 38 skema sertifikasi tenaga kependidikan SMK itu dilaksanakan di Jakarta, Kamis. "Revolusi Industri 4.0 menuntut kita untuk meningkatkan kualitas SMK," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidkan (GTK) Kemendikbud Supriano.

Skema sertifikasi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi, yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama serta prosedur yang sama. Sertifikasi mempunyai tujuan untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran, baik formal, nonformal, pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja.

KKNI merupakan sertifikasi profesi berdasarkan KKNI dari sertifikat satu hingga sertifikat sembilan pada setiap jenis profesi. Pada setiap level KKNI terdiri atas unit-unit standar kompetensi level yang setara dan persyaratan dasarnya.

Supriano mengatakan bahwa penandatanganan tersebut merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo dalam rangka revitalisasi SMK. "Jadi ketika berbicara mengenai revitalisasi SMK, tidak hanya bangunan saja, namun gurunya harus ditingkatkan kompetensinya," ujar dia.

Supriano menjelaskan pihaknya baru bisa menyediakan sertifikasi 137 keahlian, sementara jumlah keahlian SMK sebanyak 146. Pihaknya menargetkan sisanya akan dilakukan sertifikasi pada 2019.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini juga sedang melakukan pemetaan kebutuhan guru melalui rapat koordinasi penataan guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan di Jakarta. "Arahnya nanti begitu, satu data mengenai kebutuhan guru. Sehingga data ini bisa digunakan untuk setiap kebijakan guru," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Ia menjelaskan sebelumnya pengangkatan guru sebagai CPNS berdasarkan usulan daerah. Masalahnya, usulan daerah tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di daerah itu. Contohnya kebutuhan akan guru matematika, tapi direkrut guru mata pelajaran lain.

Karenanya, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk duduk bersama agar data yang tersedia akurat dan bisa digunakan untuk data nasional. "Ini memang yang harus kita lakukan, apalagi data pokok pendidikan (dapodik) kita sudah lama tidak diperbaharui. Jadi ini harus diperbaharui secara besar-besaran terutama sektor guru, karena guru paling vital dalam penyelenggaraan pendidikan," terangnya.

Ia menambahkan setelah pelaksanaan tes CPNS itu, pihaknya akan mengadakan tes pengangkatan untuk jalur guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang direkomendasikan untuk guru yang memiliki keahlian khusus. Terutama guru mata pelajaran yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dia memberi contoh guru P3K yang akan diangkat adalah pelaut yang memanfaatkan pengalamannya untuk mengajar anak-anak di SMK Kelautan. Untuk jumlah yang dibutuhkan, Muhadjir memperkirakan lebih dari 90.000 guru P3K yang akan direkrut. "Jumlahnya nambah karena jumlah sekolahnya juga bertambah," lanjutnya. *ant

Komentar