Revitalisasi Hotel Bali Beach Diharapkan Berimbas ke Dermaga Sanur
Revitalisasi kawasan Grand Inna Bali Beach yang akan dijadikan kawasan destinasi wisata terpadu atau terintegrasi diharapkan memberikan imbas positif untuk pembangunan dermaga yang ada di Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan.
DENPASAR, NusaBali
Sebab, Dermaga Sanur yang menjadi tempat pengangkutan wisatawan dan masyarakat menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan sudah lama dinanti masyarakat Sanur. Anggota Komisi IV DPRD Denpasar yang juga warga Sanur IB Ketut Kiana Senin (2/7) mengatakan, masyarakat Sanur saat ini terus mengharapkan terealisasinya Dermaga Sanur. Selain untuk menata kawasan tersebut juga sebagai penunjang pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Apalagi kata dia, kawasan Grand Inna Bali Beach akan segera direvitalisasi dengan megah tentunya akomodasi penunjang juga harus seimbang penataannya. Kiana mengaku masyarakat Sanur sangat fleksible terkait kebijakan pembangunan dermaga tersebut kendati masih ada permasalahan terkait kepemilikan lahan. “Jika memang revitalisasi Hotel Bali Beach segera dilakukan setidaknya pemerintah juga harus segera melakukan pembangunan Dermaga Sanur yang sempat dianggarkan dan hilang karena permasalahan lahan,” ungkapnya.
Lahan yang rencananya akan dibangun dermaga tersebut sebelumnya memang tidak diketahui pemiliknya. Sebab kata Kiana, selama ini yang menjadi penghambat adalah kepemilikan lahan antara desa adat dan pemerintah. Lahan tersebut sempat dilakukan pengecekan ke Pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi namun tidak ada data yang menyatakan lokasi tersebut milik pemerintah.
“Itu artinya lahannya milik desa adat, sebab dalam undang-undang tercantum tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat sejak turun temurun itu hak tanah tradisional atau bisa di bilang sekarang desa adat. Sebab saat dicari kejelasannya kawasan tersebut memang tidak ada data yang mengatakan tanah itu milik pemerintah, dan juga data di desa adat tidak ada menyatakan tanah itu milik desa adat. Jadi jika dikaitkan dengan undang-undang masuknya kawasan tersebut milik Desa Adat Sanur,” jelasnya.
Kendati wilayah tersebut merupakan hak desa adat, kata Kiana, masyarakat tidak akan menghambat pembangunan dermaga melainkan mendorong secepatnya terealisasi. Sebab kata dia, masyarakat Sanur sangat fleksible mengikuti aturan dari pemerintah yang diyakini akan berkontribusi juga untuk kesejahteraan warga setempat.
Lanjut Kiana, kendati belum ada pembicaraan kontribusi, ia yakin pemerintah sudah mengerti untuk pembagiannya. “Untuk kontribusi kedepannya kita belum bicarakan karena Dermaga Sanur itu kan belum dianggarkan kembali karena anggaran sebelumnya hangus karena masih meneliti kepemilikan kawasan tersebut. Yang pastinya masyarakat Sanur cukup fleksible, walaupun pemasukan mereka sedikit berkurang karena pembagian ke pemerintah pasti bisa diterima apalagi kita tau negara juga perlu pemasukan,” imbuhnya.
Anggota Dewan dari fraksi partai Hanura ini berharap pembangunan dermaga tersebut bisa terealisasi paling lambat 2019. Sebab, melihat kondisi wisatawan yang turun dari boat harus berjibaku dengan kerasnya ombak. “Ya memang kendalanya pembangunan juga pada derasnya ombak, tapi kami kasihan juga pada wisatawan dan malu kalau setiap kali turun dari boat harus basah-basahan,” tandasnya.
Sementara Kepala Syahbandar Wilayah Kerja Sanur, Warsita, saat dihubungi lewat telpon belum bisa dikonfirmasi terkait pembangunan bandara tersebut. Kendati nada sambung terdengan setelah dihubungi beberaoa kali juga belum diangkat. *m
Sebab, Dermaga Sanur yang menjadi tempat pengangkutan wisatawan dan masyarakat menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan sudah lama dinanti masyarakat Sanur. Anggota Komisi IV DPRD Denpasar yang juga warga Sanur IB Ketut Kiana Senin (2/7) mengatakan, masyarakat Sanur saat ini terus mengharapkan terealisasinya Dermaga Sanur. Selain untuk menata kawasan tersebut juga sebagai penunjang pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Apalagi kata dia, kawasan Grand Inna Bali Beach akan segera direvitalisasi dengan megah tentunya akomodasi penunjang juga harus seimbang penataannya. Kiana mengaku masyarakat Sanur sangat fleksible terkait kebijakan pembangunan dermaga tersebut kendati masih ada permasalahan terkait kepemilikan lahan. “Jika memang revitalisasi Hotel Bali Beach segera dilakukan setidaknya pemerintah juga harus segera melakukan pembangunan Dermaga Sanur yang sempat dianggarkan dan hilang karena permasalahan lahan,” ungkapnya.
Lahan yang rencananya akan dibangun dermaga tersebut sebelumnya memang tidak diketahui pemiliknya. Sebab kata Kiana, selama ini yang menjadi penghambat adalah kepemilikan lahan antara desa adat dan pemerintah. Lahan tersebut sempat dilakukan pengecekan ke Pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi namun tidak ada data yang menyatakan lokasi tersebut milik pemerintah.
“Itu artinya lahannya milik desa adat, sebab dalam undang-undang tercantum tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat sejak turun temurun itu hak tanah tradisional atau bisa di bilang sekarang desa adat. Sebab saat dicari kejelasannya kawasan tersebut memang tidak ada data yang mengatakan tanah itu milik pemerintah, dan juga data di desa adat tidak ada menyatakan tanah itu milik desa adat. Jadi jika dikaitkan dengan undang-undang masuknya kawasan tersebut milik Desa Adat Sanur,” jelasnya.
Kendati wilayah tersebut merupakan hak desa adat, kata Kiana, masyarakat tidak akan menghambat pembangunan dermaga melainkan mendorong secepatnya terealisasi. Sebab kata dia, masyarakat Sanur sangat fleksible mengikuti aturan dari pemerintah yang diyakini akan berkontribusi juga untuk kesejahteraan warga setempat.
Lanjut Kiana, kendati belum ada pembicaraan kontribusi, ia yakin pemerintah sudah mengerti untuk pembagiannya. “Untuk kontribusi kedepannya kita belum bicarakan karena Dermaga Sanur itu kan belum dianggarkan kembali karena anggaran sebelumnya hangus karena masih meneliti kepemilikan kawasan tersebut. Yang pastinya masyarakat Sanur cukup fleksible, walaupun pemasukan mereka sedikit berkurang karena pembagian ke pemerintah pasti bisa diterima apalagi kita tau negara juga perlu pemasukan,” imbuhnya.
Anggota Dewan dari fraksi partai Hanura ini berharap pembangunan dermaga tersebut bisa terealisasi paling lambat 2019. Sebab, melihat kondisi wisatawan yang turun dari boat harus berjibaku dengan kerasnya ombak. “Ya memang kendalanya pembangunan juga pada derasnya ombak, tapi kami kasihan juga pada wisatawan dan malu kalau setiap kali turun dari boat harus basah-basahan,” tandasnya.
Sementara Kepala Syahbandar Wilayah Kerja Sanur, Warsita, saat dihubungi lewat telpon belum bisa dikonfirmasi terkait pembangunan bandara tersebut. Kendati nada sambung terdengan setelah dihubungi beberaoa kali juga belum diangkat. *m
Komentar