Bupati Bandung Barat Pakai Rompi KPK
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bandung Barat, Abubakar resmi ditahan.
JAKARTA, NusaBali
Abubakar keluar meninggalkan ruangan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/4) pukul 17.20 dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.Abu Bakar diduga menjanjikan jabatan sebagai imbalan bagi para pemberi duit sogokan, jika sang istri menang dalam Pilkada Bandung Barat 2018.
Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dari hasil penyidikan kabarnya ada perjanjian antara Abu Bakar dengan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alias pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat Pemda sebelum uang suap itu diberikan. Dugaannya, para SKPD itu akan diberi jabatan jika sang istri, Elin Suharlian menang dalam Pilkada Bandung Barat 2018.
"Masih sebatas analisis. Ada potongan informasi yang kami dengar. Yang bersangkutan, kepala daerah melakukan upaya yang kami indikasikan berbau transaksional," kata Saut di gedung KPK, Jakarta Rabu (11/4).
Saut melanjutkan, saat gelar perkara para pimpinan dan penyidik sempat adu argumen buat menentukan pasal bakal dipakai buat menjerat Abu Bakar dan beberapa SKPD. Sebab masih ada yang menduga perbuatan Abu Bakar bisa dikategorikan pemerasan. "Tapi sementara kami simpulkan pasal ini (dugaan suap)," ujar Saut.
Menurut KPK, duit suap itu bakal dipakai buat membiayai kampanye Elin Suharlian, yang maju dalam Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018-2023.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyebut, jumlah uang yang diberikan oleh setiap SKPD sekitar Rp 40 juta. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tersangka, yakni Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat."Untuk harganya mungkin sekitar Rp40 juta tiap jabatan SKPD dari pengakuan salah satu tersangka," kata Yuyuk.
Meskipun sudah mendapatkan informasi tersebut, KPK tetap mendalami guna memastikan uang suap berjumlah Rp 435 juta ini berasal dari semua SKPD di Bandung Barat atau tidak."Masih diselidiki lebih lanjut, diduga masih ada beberapa pemberian lain dengan jumlah dan kepentingan bermacam macam," kata Yuyuk.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Abubakar dan tiga pejabat di Pemda Bandung Barat yang dicokok KPK. "Ada (pendampingan hukum) dari mulai kemarin hari Selasa itu dari bagian hukum ada, tapi setelah posisinya jadi tersangka. Selain dari pemda, biasanya KPK juga buka bantuan hukum dari individual. Termasuk untuk kepala dinas," ujar Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra, Kamis (12/4) seperti dilansir kompas.
Seperti diketahui Bupati Bandung Barat, Abubakar kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Selasa (10/4). Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 435 juta. *
Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dari hasil penyidikan kabarnya ada perjanjian antara Abu Bakar dengan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alias pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat Pemda sebelum uang suap itu diberikan. Dugaannya, para SKPD itu akan diberi jabatan jika sang istri, Elin Suharlian menang dalam Pilkada Bandung Barat 2018.
"Masih sebatas analisis. Ada potongan informasi yang kami dengar. Yang bersangkutan, kepala daerah melakukan upaya yang kami indikasikan berbau transaksional," kata Saut di gedung KPK, Jakarta Rabu (11/4).
Saut melanjutkan, saat gelar perkara para pimpinan dan penyidik sempat adu argumen buat menentukan pasal bakal dipakai buat menjerat Abu Bakar dan beberapa SKPD. Sebab masih ada yang menduga perbuatan Abu Bakar bisa dikategorikan pemerasan. "Tapi sementara kami simpulkan pasal ini (dugaan suap)," ujar Saut.
Menurut KPK, duit suap itu bakal dipakai buat membiayai kampanye Elin Suharlian, yang maju dalam Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018-2023.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyebut, jumlah uang yang diberikan oleh setiap SKPD sekitar Rp 40 juta. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tersangka, yakni Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat."Untuk harganya mungkin sekitar Rp40 juta tiap jabatan SKPD dari pengakuan salah satu tersangka," kata Yuyuk.
Meskipun sudah mendapatkan informasi tersebut, KPK tetap mendalami guna memastikan uang suap berjumlah Rp 435 juta ini berasal dari semua SKPD di Bandung Barat atau tidak."Masih diselidiki lebih lanjut, diduga masih ada beberapa pemberian lain dengan jumlah dan kepentingan bermacam macam," kata Yuyuk.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Abubakar dan tiga pejabat di Pemda Bandung Barat yang dicokok KPK. "Ada (pendampingan hukum) dari mulai kemarin hari Selasa itu dari bagian hukum ada, tapi setelah posisinya jadi tersangka. Selain dari pemda, biasanya KPK juga buka bantuan hukum dari individual. Termasuk untuk kepala dinas," ujar Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra, Kamis (12/4) seperti dilansir kompas.
Seperti diketahui Bupati Bandung Barat, Abubakar kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Selasa (10/4). Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 435 juta. *
Komentar