Penerapan BPNT Diundur
Penerapan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang rencananya diterapkan pada April 2018, diundur sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
TABANAN, NusaBali
Dinas Sosial Kabupaten Tabanan pun tidak mengetahui jelas kenapa hal tersebut diundur. Padahal dalam penerapannya, Tabanan sudah siap dari segala perlengkapan.
Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gunawan, mengatakan penerapan BPNT tidak diketahui jelas mengapa diundur. Padahal diakuinya Tabanan sudah siap. “Kenapa diundur ini kami belum tahu, karena dari pusat langsung,” ujarnya usai memimpin Rapat Sosialisasi BPNT kepada para perbekel, camat, di Gedung Lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (4/4).
Dikatakan penerima BPNT di Tabanan sebanyak 17.308 KK. Saat ini untuk penyediaan e-warong tersebut sudah ada 12 di 10 kecamatan. Memang ini dirasa kurang, namun dari pusat sudah memberikan solusi menyediakan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan bank sebagai pihak penyedia kartu elektronik dan mesin gesek. “Oleh karena itu sebenarnya kami Tabanan sudah siap, nanti kapan akan mulai diterapkan tunggu saja,” imbuhnya.
Dalam sosialisasi itu juga banyak mengeluhkan data penerima BPNT dari bawah (desa), tidak sikron dengan data dari pusat. Dia menjelaskan bahwa sistem pendataan menggunakan SIK – NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) yang artinya dengan BDT (basis data terpadu) yang dimilikinya kemudian akan disinkronkan dengan data di pusat.
Sehingga ketika ada data yang tidak cocok, semisal penerima BPNT menurut desa tidak wajar menerima, bisa dicoret, diganti dengan data warga yang menurut desa memang wajar menerima. Tetapi tidak serta merta bisa seketika dihapus, namun harus menunggu.
“Perbaikannya misalnya bulan Mei, maka November baru bisa masuk karena setiap enam bulan baru evaluasi data. Prosesnya panjang dalam mengubah, selain di dalam BPNT ada penerima rastra, juga ada KIS, KIP, KKS, macamnya banyak,” beber Gunawan. *d
Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gunawan, mengatakan penerapan BPNT tidak diketahui jelas mengapa diundur. Padahal diakuinya Tabanan sudah siap. “Kenapa diundur ini kami belum tahu, karena dari pusat langsung,” ujarnya usai memimpin Rapat Sosialisasi BPNT kepada para perbekel, camat, di Gedung Lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (4/4).
Dikatakan penerima BPNT di Tabanan sebanyak 17.308 KK. Saat ini untuk penyediaan e-warong tersebut sudah ada 12 di 10 kecamatan. Memang ini dirasa kurang, namun dari pusat sudah memberikan solusi menyediakan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan bank sebagai pihak penyedia kartu elektronik dan mesin gesek. “Oleh karena itu sebenarnya kami Tabanan sudah siap, nanti kapan akan mulai diterapkan tunggu saja,” imbuhnya.
Dalam sosialisasi itu juga banyak mengeluhkan data penerima BPNT dari bawah (desa), tidak sikron dengan data dari pusat. Dia menjelaskan bahwa sistem pendataan menggunakan SIK – NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) yang artinya dengan BDT (basis data terpadu) yang dimilikinya kemudian akan disinkronkan dengan data di pusat.
Sehingga ketika ada data yang tidak cocok, semisal penerima BPNT menurut desa tidak wajar menerima, bisa dicoret, diganti dengan data warga yang menurut desa memang wajar menerima. Tetapi tidak serta merta bisa seketika dihapus, namun harus menunggu.
“Perbaikannya misalnya bulan Mei, maka November baru bisa masuk karena setiap enam bulan baru evaluasi data. Prosesnya panjang dalam mengubah, selain di dalam BPNT ada penerima rastra, juga ada KIS, KIP, KKS, macamnya banyak,” beber Gunawan. *d
Komentar