UMKM Potensial Rebut Belanja Politik
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) punya potensi meraup keuntungan pada tahun politik 2018 dan berlanjut tahun 2019.
DENPASAR, NusaBali
Potensi tersebut yakni ‘belanja politik’ dari para kontestan, yakni parpol, kandidat (cagub/cawagub, cabup/cawabup), dan para caleg, maupun pendukung dan simpatisan. Untuk itu pelaku UMKM diminta jeli dan cerdas, sehingga peluang tersebut tidak lepas begitu saja. “Peluang ini semestinya benar- benar bisa ditangkap oleh teman- teman UMKM,” kata Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra mengatakan, Minggu (21/1).
Kata Alit Wiraputra, dia yakin sudah ada pelaku UMKM yang menangkap dan mendapatkan ‘kue’ dari belanja politik tersebut. Namun pihaknya percaya, masih banyak yang belum kebagian. “Kalau bisa kan semua UMKM dapat bagian,” jelas tokoh bisnis asal Dalung, Kuta Utara, Badung.
Menurut Alit Wiraputra, paling tidak ada dua sektor UMKM yang semestinya kecipratan lumayan dari perhelatan politik 2018-2019. Kedua sektor tersebut yakni sektor food atau konsumsi, seperti jasa catering dan advertising. Percetakan dalam hal ini jasa pembuatan baliho, brosur, pamflet dan alat peraga atau kampanye. “Bisnis itu sesungguhnya sudah jalan, namun Kadin menginginkan agar belanja politik lebih banyak dinikmati pelaku UMKM,” kata Alit Wiraputra.
Dia memisalnya hajatan kampanye dengan pengerahan massa, 5.000an orang. Menurut Alit Wiraputra, pihaknya memperkirakan tidak kurang Rp 100 juta diperlukan untuk belanja politik, seperti untuk pengadaan konsumsi. Asumsinya rata-rata per orang perlu disiapkan konsumsi senilai Rp 20.000. “Itu dari konsumsi saja. Belum yang lainnya,” lanjut Alit Wiraputra.
Karena itulah dikatakannya, peredaran uang selama perhelatan politik, cukup besar. “Karena itulah tak berlebihan, kegiatan politik dinilai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain meminta pelaku UMKM jeli memanfaatkan peluang, Kadin Bali, kata Alit Wiraputra berharap para kontestan pilgub, pilbup dan pileg memanfaatkan para pelaku UMKM, untuk pengadaan dan mendukung kontestasi politik. “Paling tidak UMKM lokal, di basis ‘kandidat’,” ujarnya. Tanpa bermaksud menggurui, kata Alit Wiraputra, diharapkan terjadi simbiose mutulisme antara ‘kandidat’ dengan masyarakat UMKM di lingkungannya. *k17
Kata Alit Wiraputra, dia yakin sudah ada pelaku UMKM yang menangkap dan mendapatkan ‘kue’ dari belanja politik tersebut. Namun pihaknya percaya, masih banyak yang belum kebagian. “Kalau bisa kan semua UMKM dapat bagian,” jelas tokoh bisnis asal Dalung, Kuta Utara, Badung.
Menurut Alit Wiraputra, paling tidak ada dua sektor UMKM yang semestinya kecipratan lumayan dari perhelatan politik 2018-2019. Kedua sektor tersebut yakni sektor food atau konsumsi, seperti jasa catering dan advertising. Percetakan dalam hal ini jasa pembuatan baliho, brosur, pamflet dan alat peraga atau kampanye. “Bisnis itu sesungguhnya sudah jalan, namun Kadin menginginkan agar belanja politik lebih banyak dinikmati pelaku UMKM,” kata Alit Wiraputra.
Dia memisalnya hajatan kampanye dengan pengerahan massa, 5.000an orang. Menurut Alit Wiraputra, pihaknya memperkirakan tidak kurang Rp 100 juta diperlukan untuk belanja politik, seperti untuk pengadaan konsumsi. Asumsinya rata-rata per orang perlu disiapkan konsumsi senilai Rp 20.000. “Itu dari konsumsi saja. Belum yang lainnya,” lanjut Alit Wiraputra.
Karena itulah dikatakannya, peredaran uang selama perhelatan politik, cukup besar. “Karena itulah tak berlebihan, kegiatan politik dinilai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain meminta pelaku UMKM jeli memanfaatkan peluang, Kadin Bali, kata Alit Wiraputra berharap para kontestan pilgub, pilbup dan pileg memanfaatkan para pelaku UMKM, untuk pengadaan dan mendukung kontestasi politik. “Paling tidak UMKM lokal, di basis ‘kandidat’,” ujarnya. Tanpa bermaksud menggurui, kata Alit Wiraputra, diharapkan terjadi simbiose mutulisme antara ‘kandidat’ dengan masyarakat UMKM di lingkungannya. *k17
Komentar