Dana APBN Untuk Umat Hindu Minim
Gara-gara data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait populasi umat Hindu di Indonesia, akhirnya dana APBN untuk pembinaan keumatan dan pengembangan urusan keagamaan dari Dirjen Bimas Hindu minim.
Data BPS Populasi Umat Tak Akurat
DENPASAR,NusaBali
Terungkap sejak Tahun 1980 hingga sekarang jumlah populasi umat Hindu di Indonesia masih tercatat hanya 4 juta jiwa. Padahal versi Dirjen Bimas Hindu mencatat populasi Umat Hindu di Indonesia sudah 12 juta jiwa. Minimnya dana APBN dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu ini baru terungkap saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) anggota Komisi X DPR RI, Putu Supadma Rudana dengan PHDI Pusat dan PHDI Bali, di Museum Rudana, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Minggu (24/12) siang.
RDP anggota Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, Adat Budaya, Bekraf, Perpustakaan, Supadma Rudana awalnya menyerap semua masukan dan kendala yang dihadapi dalam pembinaan seni, adat dan budaya termasuk untuk kegiatan pembinaan pasraman Umat Hindu di Bali.
Dalam RDP yang dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Prof I Ketut Widnya dan Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya itu terungkap kalau dana APBN untuk kepentingan pembinaan umat, pengembangan urusan Agama Hindu di Indonesia sangat minim, yakni sekitar Rp 820 miliar. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh pemerintah dari BPS jumlah populasi Umat Hindu di Indonesia 4 juta jiwa. Hal inilah membuat pertemuan cukup alot karena muncul dan terungkap banyak aspirasi umat yang tersumbat dan masalah dana tersebut jadi panas. Akhirnya dalam RDP disepakati untuk melakukan upaya perjuangan bersama-sama ke pusat untuk dana umat menyesuaikan jumlah populasi umat ini. Anggota DPR RI dari dapil Bali pun diminta bersatu supaya ada peningkatan alokasi dana ke Dirjen Bimas Hindu untuk kepentingan Umat Hindu di Bali.
Atas kondisi ini, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dikonfirmasi NusaBali mengatakan, kucuran dana APBN untuk Umat Hindu memang atas dasar jumlah populasi. Untuk Hindu populasi umat Hindu tercatat 4 juta jiwa. “Data resmi BPS kepada Kementerian Agama RI itu jumlah populasi Umat Hindu 4 juta jiwa. Kementerian Agama merujuk pada data resmi. Sebagai pemerintah Kementerian Agama merujuk data pemerintah,” tegas Widnya.
Widnya mengatakan jumlah populasi umat Hindu sejak 1980 sudah 4 juta. Sehingga tidak masuk akal saat ini masih 4 juta jiwa “Saya tidak tahu kenapa BPS Pusat datanya masih saja 4 juta jiwa populasi Agama Hindu. Padahal di Bali sendiri Umat Hindu sudah 4 juta jiwa. Di Indonesia masak 4 juta. Data kami populasi Hindu di Indonesia 12 juta. Kami akan kasi data baru ke BPS Pusat,” ujar pria asal Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Menurut Widnya, Komisi VIII DPR RI selama ini dalam menyusun anggaran juga atas data dari BPS Pusat. Dana APBN untuk Kementerian Agama sekitar Rp 60 triliun pada Tahun 2017. Untuk Dirjen Bimas Hindu diberikan jatah Rp 820 miliar. “Di DPR saya cek malah data dari BPS Pusat yang dikatakan berubah-ubah tidak valid,” ujar Widnya.
Dana Umat Hindu Rp 820 miliar tersebut biasanya diperuntukan untuk pembinaan keumatan mulai dari pendidikan Hindu, Kesekretariatan Agama. Kemudian untuk pembangunan tempat ibadah dan urusan pasraman, “Jumlahnya sangat kecil, karena itu kami berharap sekali supaya wakil rakyat kita bersama-sama berjuang untuk peningkatan anggaran ini. Kami juga minta PHDI untuk data baru populasi Umat Hindu,” ujar
Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya ditemui NusaBali terpisah di Denpasar Minggu kemarin sore mengatakan, pihak PHDI akan mendata ulang jumlah umat untuk perjuangan peningkatan dana untuk Umat Hindu di Indonesia. “Kami sekarang akan data populasi Umat Hindu di Indonesia. Data baru ini nanti kita serahkan kepada BPS Pusat dan Dirjen Bimas Hindu,” ujar mantan Pangdam IX /Udayana ini.
Soal dana umat ini Ketua Sabha Walaka PHDI Bali Putu Wiratha Dwikoraa meminta perjuangan untuk Umat Hindu di pusat supaya dilakukan bersama-sama tanpa melihat warna partai. Sebab sebagai minoritas di Indonesia perjuangan harus berlanjut dari wakil rakyat. “Jangan saat mencari suara saja datang, saat urusan masyarakat termasuk anggaran keumatan nggak ada yang berjuang. Mumpung digelar RDP oleh anggota Komisi X kami berharap wakil rakyat harus bersatu di pusat,” ujar Wiratha Dwikora.
Sementara anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana mengatakan, RDP ini membahas banyak hal. Namun soal dana keumatan yang masih minim pihaknya sudah mendapatkan masukan dari PHDI dan Dirjen Bimas Hindu. Sehingga perjuangan peningkatan anggaran untuk Umat Hindu ini akan disampaikan di DPR RI. “Yang membidangi Agama ada di Komisi VIII. Tetapi saya di Fraksi Demokrat akan sampaikan masalah dana yang minim ini. Kalau dengan data populasi dipakai, harusnya dengan 12 juta jiwa populasi Umat Hindu di Indonesia paling tidak bisa memperoleh sampai Rp 1 ,5 triliun. Ini baru terungkap yang digunakan data tidak valid,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini. *nat
DENPASAR,NusaBali
Terungkap sejak Tahun 1980 hingga sekarang jumlah populasi umat Hindu di Indonesia masih tercatat hanya 4 juta jiwa. Padahal versi Dirjen Bimas Hindu mencatat populasi Umat Hindu di Indonesia sudah 12 juta jiwa. Minimnya dana APBN dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu ini baru terungkap saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) anggota Komisi X DPR RI, Putu Supadma Rudana dengan PHDI Pusat dan PHDI Bali, di Museum Rudana, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Minggu (24/12) siang.
RDP anggota Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan, Adat Budaya, Bekraf, Perpustakaan, Supadma Rudana awalnya menyerap semua masukan dan kendala yang dihadapi dalam pembinaan seni, adat dan budaya termasuk untuk kegiatan pembinaan pasraman Umat Hindu di Bali.
Dalam RDP yang dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Prof I Ketut Widnya dan Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya itu terungkap kalau dana APBN untuk kepentingan pembinaan umat, pengembangan urusan Agama Hindu di Indonesia sangat minim, yakni sekitar Rp 820 miliar. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh pemerintah dari BPS jumlah populasi Umat Hindu di Indonesia 4 juta jiwa. Hal inilah membuat pertemuan cukup alot karena muncul dan terungkap banyak aspirasi umat yang tersumbat dan masalah dana tersebut jadi panas. Akhirnya dalam RDP disepakati untuk melakukan upaya perjuangan bersama-sama ke pusat untuk dana umat menyesuaikan jumlah populasi umat ini. Anggota DPR RI dari dapil Bali pun diminta bersatu supaya ada peningkatan alokasi dana ke Dirjen Bimas Hindu untuk kepentingan Umat Hindu di Bali.
Atas kondisi ini, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dikonfirmasi NusaBali mengatakan, kucuran dana APBN untuk Umat Hindu memang atas dasar jumlah populasi. Untuk Hindu populasi umat Hindu tercatat 4 juta jiwa. “Data resmi BPS kepada Kementerian Agama RI itu jumlah populasi Umat Hindu 4 juta jiwa. Kementerian Agama merujuk pada data resmi. Sebagai pemerintah Kementerian Agama merujuk data pemerintah,” tegas Widnya.
Widnya mengatakan jumlah populasi umat Hindu sejak 1980 sudah 4 juta. Sehingga tidak masuk akal saat ini masih 4 juta jiwa “Saya tidak tahu kenapa BPS Pusat datanya masih saja 4 juta jiwa populasi Agama Hindu. Padahal di Bali sendiri Umat Hindu sudah 4 juta jiwa. Di Indonesia masak 4 juta. Data kami populasi Hindu di Indonesia 12 juta. Kami akan kasi data baru ke BPS Pusat,” ujar pria asal Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Menurut Widnya, Komisi VIII DPR RI selama ini dalam menyusun anggaran juga atas data dari BPS Pusat. Dana APBN untuk Kementerian Agama sekitar Rp 60 triliun pada Tahun 2017. Untuk Dirjen Bimas Hindu diberikan jatah Rp 820 miliar. “Di DPR saya cek malah data dari BPS Pusat yang dikatakan berubah-ubah tidak valid,” ujar Widnya.
Dana Umat Hindu Rp 820 miliar tersebut biasanya diperuntukan untuk pembinaan keumatan mulai dari pendidikan Hindu, Kesekretariatan Agama. Kemudian untuk pembangunan tempat ibadah dan urusan pasraman, “Jumlahnya sangat kecil, karena itu kami berharap sekali supaya wakil rakyat kita bersama-sama berjuang untuk peningkatan anggaran ini. Kami juga minta PHDI untuk data baru populasi Umat Hindu,” ujar
Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya ditemui NusaBali terpisah di Denpasar Minggu kemarin sore mengatakan, pihak PHDI akan mendata ulang jumlah umat untuk perjuangan peningkatan dana untuk Umat Hindu di Indonesia. “Kami sekarang akan data populasi Umat Hindu di Indonesia. Data baru ini nanti kita serahkan kepada BPS Pusat dan Dirjen Bimas Hindu,” ujar mantan Pangdam IX /Udayana ini.
Soal dana umat ini Ketua Sabha Walaka PHDI Bali Putu Wiratha Dwikoraa meminta perjuangan untuk Umat Hindu di pusat supaya dilakukan bersama-sama tanpa melihat warna partai. Sebab sebagai minoritas di Indonesia perjuangan harus berlanjut dari wakil rakyat. “Jangan saat mencari suara saja datang, saat urusan masyarakat termasuk anggaran keumatan nggak ada yang berjuang. Mumpung digelar RDP oleh anggota Komisi X kami berharap wakil rakyat harus bersatu di pusat,” ujar Wiratha Dwikora.
Sementara anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana mengatakan, RDP ini membahas banyak hal. Namun soal dana keumatan yang masih minim pihaknya sudah mendapatkan masukan dari PHDI dan Dirjen Bimas Hindu. Sehingga perjuangan peningkatan anggaran untuk Umat Hindu ini akan disampaikan di DPR RI. “Yang membidangi Agama ada di Komisi VIII. Tetapi saya di Fraksi Demokrat akan sampaikan masalah dana yang minim ini. Kalau dengan data populasi dipakai, harusnya dengan 12 juta jiwa populasi Umat Hindu di Indonesia paling tidak bisa memperoleh sampai Rp 1 ,5 triliun. Ini baru terungkap yang digunakan data tidak valid,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini. *nat
Komentar