Ketua MPR: Pembahasan PPHN Sudah Selesai
Segera Didiskusikan dengan Presiden Prabowo
JAKARTA, NusaBali - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani mengatakan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN sudah selesai untuk selanjutnya didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas bentuk pengaturannya.
"PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai. Jadi, PPHN itu adalah amanat dari pimpinan MPR berperiode-periode," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan pembahasan PPHN merupakan amanat dari pimpinan MPR periode sebelumnya, mulai dari Taufiq Kiemas (2009–2013), Zulkifli Hasan (2014–2019), hingga Bambang Soesatyo (2019–2024). "Maka pada akhir Agustus (2025), sebagai sebuah konsep PPHN, kami anggap selesai dan itu sudah diputuskan, diterima, oleh semua fraksi yang ada di MPR sebagai sebuah konsep PPHN," kata mantan Sekjen DPP Gerindra ini.
Muzani menjelaskan konsep PPHN hasil pembahasan MPR akan segera dibahas dengan Presiden, salah satunya untuk menentukan bentuk pengaturan PPHN, berupa undang-undang atau ketetapan (tap) MPR. "Bisa undang-undang, bisa tap MPR, tapi tap MPR itu juga sudah enggak ada lagi makanya kita perlu diskusi dengan Presiden. Hasil diskusi dengan Presiden inilah yang akan nanti akan menjadi rumusan nanti apa," ujarnya.
Kendati demikian, Muzani belum membeberkan kapan pembahasan PPHN dengan Kepala Negara akan digelar. "Kita sedang mencari waktu ketemu dengan Presiden," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan kehadiran PPHN menjadi upaya untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Eddy, saat menghadiri Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malang, Sabtu, 18 Oktober 2025, mengatakan PPHN menjadi jawaban atas kekhawatiran publik akan arah pembangunan nasional yang sering kali terputus akibat pergantian pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap PPHN dapat menjadi penjaga arah bangsa dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik. Pada acara Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, Edhie menegaskan bahwa tanpa arah, sebuah bangsa memang bisa bergerak maju, tetapi tidak akan menuju apa-apa.7ant
Komentar