Hasto tegaskan PDIP Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
SURABAYA, NusaBali - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partai berlambang banteng hitam moncong putih itu bersikap menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas),” kata Hasto di acara coffee morning di sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).
Dia menjelaskan, sikap itu berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
Menurut Hasto, kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ucapnya.
Dia mengakui pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat.
Namun, PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Dia menegaskan rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan, dan kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua.
Hasto menilai mahalnya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor.
Menurut dia, jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan.
Isu ekologis turut menjadi perhatian utama dalam diskusi. Mengacu pada rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui perbaikan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis seperti illegal logging dan illegal mining, serta pemulihan ekosistem, termasuk kawasan pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah.
Isu lingkungan dipandang sebagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga, mulai dari banjir, longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban biaya hidup akibat bencana yang berulang. Dalam penutup diskusi, Hasto menegaskan bahwa politik memerlukan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas rakyat. 7 ant, k22
Komentar