Komite II DPD RI Serap Aspirasi Penanggulangan Bencana di Bali
DENPASAR, NusaBali.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penanggulangan bencana, bertempat di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Sabtu (17/1/2026) siang.
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si, didampingi anggota Komite II lainnya, yakni Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik (Bali), H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M (Sumatera Barat), serta Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P (Sulawesi Utara).
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, akademisi Universitas Udayana, Pansustrap Provinsi Bali, perwakilan desa, serta undangan terkait lainnya.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan Indonesia, termasuk Bali, terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. “Aktivitas manusia, mulai dari pembakaran bahan bakar fosil hingga alih fungsi lahan, memperparah pemanasan global dan berdampak langsung pada meningkatnya intensitas bencana,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi Bali yang tidak hanya rawan bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi, tetapi juga semakin sering mengalami banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem. Badikenita menilai, selain faktor alam, persoalan tata ruang dan berkurangnya daerah resapan air turut memperbesar risiko bencana di Pulau Dewata.
Berdasarkan data BPBD Bali, sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat sedikitnya 50 kejadian bencana, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 41 kejadian. Bencana tersebut didominasi cuaca ekstrem dan banjir, dengan dampak 41 korban meninggal dunia, 18 luka-luka, serta ratusan warga terdampak dan mengungsi. Estimasi kerugian akibat bencana pada 2025 mencapai sekitar Rp145,4 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Banjir besar yang terjadi pada September 2025 menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. Kota Denpasar tercatat sebagai wilayah paling terdampak akibat meluapnya Tukad Badung dan anak-anak sungainya, yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan pasar, ruko, rumah warga, hingga infrastruktur publik.
Anggota Komite II DPD RI asal Bali, Ni Luh Djelantik, menyampaikan bahwa Komite II berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam penanganan bencana, termasuk penguatan mitigasi melalui perbaikan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengelolaan sampah yang lebih serius.
“Bencana banjir tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh persoalan manusia seperti tata ruang yang buruk dan pengelolaan sampah yang tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Ni Luh Djelantik.
Dalam diskusi, sejumlah perwakilan daerah dan desa menyampaikan pengalaman langsung menghadapi banjir, keterbatasan kewenangan di tingkat kelurahan/desa, hingga kebutuhan penguatan sumber daya manusia dan peralatan BPBD di daerah. Usulan pembentukan unit BPBD hingga tingkat desa serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana menjadi salah satu rekomendasi yang mengemuka.
Komite II DPD RI menegaskan akan merumuskan hasil kunjungan kerja ini sebagai bahan rekomendasi kebijakan, guna mendorong penanganan bencana yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi di Provinsi Bali, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Komentar