Pansus II DPRD Buleleng Matangkan Ranperda Data Desa Presisi
SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis Data Desa Presisi. Regulasi ini digadang-gadang menjadi fondasi kebijakan pembangunan berbasis data akurat yang bersumber langsung dari desa.
Pembahasan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Buleleng bersama jajaran eksekutif di Ruang Komisi II DPRD Buleleng, Rabu (14/1). Rapat dipimpin Ketua Pansus II Ni Kadek Turkini. Dalam pembahasan lanjutan tersebut, sejumlah isu krusial menjadi perhatian utama, mulai dari skema pendanaan di desa, mekanisme pengumpulan data, hingga sistem pelaporan dan integrasi data antar lembaga. “Fokus kami dalam bahasan hari ini pada pendanaan, tata cara pengumpulan data, dan sistem pelaporannya. Ini penting agar pelaksanaan di desa tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Turkini.
Menurut Srikandi PDI Perjuangan Buleleng ini, Ranperda tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan klasik ketidaksinkronan data antarsektor yang selama ini kerap menghambat perencanaan dan penyaluran program pemerintah. Pansus II menargetkan adanya kesepakatan substansi dengan OPD terkait, agar Ranperda dapat segera dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya. Sejumlah OPD yang dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, serta Bagian Hukum Setda Buleleng.
Ranperda Data Desa Presisi dirancang untuk menjamin ketersediaan data pemerintahan daerah yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, dengan desa sebagai sumber data utama. Regulasi ini juga diarahkan untuk memperkuat peran desa dalam sistem data pemerintahan daerah. “Selain sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum integrasi data lintas sektor, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan penanganan kemiskinan di Buleleng,” papar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.Lik
Komentar