Program SR Diminta Prioritaskan Daerah Sulit Akses
DENPASAR, NusaBali - Kalangan pengamat pendidikan menilai program Sekolah Rakyat (SR) perlu diprioritaskan pelaksanaannya di daerah atau kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Faktor geografis, minimnya sarana transportasi, serta sulitnya jangkauan menuju sekolah menjadi alasan utama agar program tersebut tepat sasaran.
“Program Sekolah rakyat itu bagus, untuk pemeraataan akses pendidikan di masyarakat,” ungkap Putu Rumawan Salain, pengamat pendidikan di Denpasar, terhadap program Sekolah Rakyat dari pemerintah, Minggu (11/1).
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar periode 2002–2017 ini mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat akan mempermudah masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu, untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya pemerataan pendidikan nasional. “Saya kira ini juga secara tak langsung sejalan dengan program Gubernur Bali Wayan Koster, 1 keluarga 1 sarjana,” terang tokoh pendidikan asal Bangli ini.
Putu Rumawan menegaskan, pendidikan merupakan prioritas utama setelah sektor kesehatan dan kesejahteraan. Namun, mengingat program Sekolah Rakyat tidak mungkin diterapkan secara serentak di seluruh wilayah, maka perlu penentuan skala prioritas. “Itulah diutamakan dulu pada daerah yang secara geografis banyak memiliki lokasi-lokasi yang sulit aksesnya untuk kepentingan bersekolah. Seperti di Kabupaten Buleleng dan Karangasem,” ujarnya.
Ia mengingatkan, keterbatasan akses pendidikan jangan sampai menyebabkan anak-anak terputus sekolah. Sebab, marwah sistem pendidikan nasional adalah mempermudah akses serta mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program sekolah Rakyat ini terus dikembangkan oleh pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini, Senin (12/1) presiden diagendakan meresmikan 116 Sekolah Rakyat (RS) yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru.
Peluncuran hari ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di berbagai daerah, yang menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Ratusan sekolah itu tersebar di Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, dan Papua enam lokasi.
Saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung teknologi digital, dan pemerintah menargetkan pembukaan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada 2029 guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).7 wta ant
Komentar