Mangrove Dibabat, Ancaman Banjir Rob Kian Membayangi

DENPASAR, NusaBali.com – Hutan mangrove dinilai memiliki peran sangat vital sebagai benteng alami kawasan pesisir, terutama dalam menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut dan banjir rob. Keberadaan mangrove tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga melindungi wilayah daratan dari dampak perubahan iklim yang kian terasa di kawasan Bali selatan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Sosial (GASOS) Bali, Lanang Sudira, mengingatkan bahwa kerusakan mangrove dapat memicu persoalan lingkungan yang lebih serius dibanding banjir akibat curah hujan semata. Menurutnya, jika mangrove terganggu atau dibabat, ancaman banjir rob justru akan semakin nyata karena air laut lebih mudah meluap ke daratan.

“Kalau mangrove ditebang dengan alasan normalisasi sungai atau pembuatan jalan ke lokasi pemelastian, risikonya bukan lagi banjir bandang, tetapi banjir rob. Air laut naik dan dampaknya jauh lebih luas,” ujar Lanang Sudira, Rabu (7/1/2026).

Ia menilai potensi banjir rob semakin besar ketika tingginya curah hujan berpadu dengan kenaikan muka air laut. Dalam kondisi tersebut, mangrove berfungsi sebagai penyangga alami yang meredam energi gelombang dan menahan intrusi air laut. Karena itu, ia meminta instansi berwenang, termasuk pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan Dinas Kehutanan, untuk benar-benar mengantisipasi setiap potensi kerusakan mangrove dalam aktivitas pembangunan di kawasan pesisir.

Lanang juga menyinggung kondisi perairan Teluk Benoa yang disebutnya mengalami pendangkalan cukup signifikan akibat sedimentasi. Dari kedalaman sekitar 15 meter pada masa lalu, kini di sejumlah titik hanya tersisa sekitar 3 meter. Kondisi tersebut dinilai memperbesar risiko meluapnya air laut ke daratan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau ini dibiarkan, lima atau sepuluh tahun ke depan bukan tidak mungkin banjir rob akan makin sering terjadi. Karena laut makin dangkal, air akan lebih mudah naik,” katanya.

GASOS Bali menilai upaya pelestarian mangrove seharusnya diperkuat, bukan justru dikurangi. Bahkan, ia mendorong agar luas kawasan hutan mangrove ditambah sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya kegiatan melasti oleh krama Desa Adat Sidakarya telah berlangsung dengan memanfaatkan akses lain.

“Sebelum ada jalan melasti ini, krama juga sudah melasti lewat tempat lain. Jangan sampai dengan alasan pembangunan jalan, justru terjadi pembabatan mangrove,” tegasnya.

Peringatan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap pembangunan akses pemelastian dan normalisasi Sungai Tukad Ngenjung di wilayah Sidakarya, Denpasar Selatan. Proyek ini sebelumnya telah dipantau oleh Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar yang meninjau langsung pembangunan jalan khusus menuju Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Rabu (24/12/2025).

Akses jalan yang dibangun sepanjang sekitar 800 meter dengan lebar 6 meter itu disebut diperuntukkan khusus bagi kegiatan upacara keagamaan, khususnya pemelastian, dan tidak untuk kepentingan komersial.

Peninjauan tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Wayan Duaja, Anggota Komisi III DPRD Denpasar Gede Tommy Sumertha, serta Head Manager PT Trijaya Nasional selaku kontraktor pelaksana, I Wayan Yogi Artawan.

Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya menjelaskan, penataan kawasan pesisir Sidakarya mencakup akses pemelastian dan normalisasi Sungai Ngenjung yang bermuara di wilayah selatan Desa Adat Sidakarya. Secara alami, Sidakarya memiliki dataran tanah timbul berupa pantai sepanjang kurang lebih 800 meter yang berada di antara Pantai Muntig Siokan Sanur dan Segara Kodang Sesetan.

Kawasan tersebut merupakan hilir dari aliran Sungai Ngenjung, salah satu sungai yang membelah Sidakarya selain Sungai Punggawa dan Sungai Rangde. Namun, sebelum dilakukan penataan, Sungai Ngenjung disebut mengalami penyempitan akibat tertutup vegetasi mangrove, sehingga fungsinya sebagai saluran pembuangan air hujan dan penahan limpasan air pasang tidak berjalan optimal.

“Sungai itu mestinya menampung pasang air laut saat purnama dan juga limpahan air dari utara saat musim hujan. Karena tertutup mangrove, aliran air justru berbalik ke pemukiman, terutama di wilayah Kerta Petasikan dan Kerta Raharja,” jelas Suadi.

Di tengah dinamika tersebut, GASOS Bali menekankan pentingnya pengawalan dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan akses pemelastian benar-benar berjalan sesuai peruntukan, tanpa mengorbankan kelestarian mangrove. Menurut Lanang Sudira, kehati-hatian mutlak diperlukan agar tujuan spiritual dan mitigasi banjir tidak justru menimbulkan ancaman ekologis baru bagi kawasan Bali selatan.