Pariwisata Dominan, APBD Jadi Penyangga Ekonomi Bali
DENPASAR, NusaBali - Perekonomian Bali masih menghadapi tantangan berat meskipun menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata serta efektivitas belanja pemerintah daerah yang belum optimal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali memikul peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Akademisi Universitas Udayana, Prof Dr Ni Putu Wiwin Setyari SE MSi, menilai struktur ekonomi Bali yang didominasi sektor jasa menjadi sumber kerentanan utama. Sekitar 60 persen perekonomian Bali bertumpu pada sektor jasa, khususnya pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. “Struktur ini membuat Bali sangat rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global maupun pembatasan perjalanan internasional,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, pada periode 2015–2019, ekonomi Bali tumbuh relatif stabil. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada 2020–2021, dengan pertumbuhan mencapai minus 9,34 persen. Pemulihan baru mulai terlihat sejak 2022 seiring dibukanya kembali pariwisata internasional, meski berlangsung tidak merata.
Daerah dengan basis pariwisata kuat seperti Badung dan Denpasar dinilai pulih lebih cepat. Sebaliknya, wilayah yang lebih bergantung pada sektor pertanian, seperti Buleleng dan Jembrana, mengalami pemulihan yang lebih lambat. Ketimpangan antarwilayah ini turut memperberat peran APBD dalam menjaga keseimbangan ekonomi Bali.
Dalam kondisi aktivitas ekonomi swasta yang belum sepenuhnya stabil, belanja pemerintah daerah serta transfer fiskal dari pemerintah pusat berfungsi sebagai automatic stabilizer. Namun demikian, Prof Wiwin menegaskan APBD bukanlah ‘mesin akselerasi’ pertumbuhan ekonomi. “APBD lebih berperan sebagai penguat ketahanan ekonomi daerah, bukan pendorong utama pertumbuhan,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada keterbatasan anggaran, melainkan pada pola dan waktu realisasi belanja. Belanja daerah dinilai masih belum proporsional dan kerap terlambat direalisasikan, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Kajian tersebut juga menekankan bahwa kualitas pengelolaan anggaran—termasuk ketepatan waktu dan komposisi belanja—lebih menentukan dibandingkan besaran APBD itu sendiri. Simulasi kebijakan menunjukkan belanja yang bersifat countercyclical dan direalisasikan tepat waktu mampu memberikan dampak pertumbuhan yang lebih kuat dan merata.
“Ke depan, tantangan ekonomi Bali dinilai tidak hanya terletak pada beratnya beban APBD, tetapi juga pada kebutuhan mendesak untuk melakukan diversifikasi ekonomi,” ujarnya. Pemerintah daerah pun didorong mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan memperbaiki disiplin anggaran, memperkuat belanja produktif, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta guna mengurangi tekanan fiskal daerah. 7may
Komentar