Golkar Rekomendasikan Pilkada Melalui DPRD

Untuk diketahui saat ini sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik gubernur dan bupati/walikota dipilih langsung oleh masyarakat.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12) menyatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. "Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, menurut dia, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Namun di sisi lain, menurut dia, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dia mengatakan penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation). "Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya usai membuka Rapimnas I Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (20/12), Bahlil Lahadalia menjelaskan saat ini pihaknya membahas dua poin penting dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025. Salah satu poin pembahasan yang cukup krusial yakni mendukung penuh pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Target besar yang pertama adalah mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran dengan baik dengan program-programnya," kata Bahlil. Target tersebut, menurut Bahlil, harus direalisasikan dengan serius mengingat Golkar juga berada di dalam kumpulan partai koalisi pemerintah. Dukungan itu bisa dilakukan dari jalan eksekutif yakni membantu kerja presiden dan legislatif yakni dengan mengawasi kinerja pemerintah.

Pembahasan ke dua, lanjut Bahlil, yakni soal persiapan Partai Golkar dalam kontestasi pemilu 2029 mendatang. Dia menjelaskan, Golkar sudah menetapkan target-target kemenangan yang harus dicapai saat pemilu. Salah satunya yakni meningkatkan jumlah pendapatan jumlah kursi di legislatif. 

"Kita sedang melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar pemilu 2029 kita bisa menambah kursi yang sekarang 102 bisa di atas 102 itu," kata dia. Bahlil melanjutkan, pembahasan dua poin itu dilakukan langsung di depan ratusan kader yang hadir pada Rapimnas I. Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Partai Golkar dapat menyatukan semangat dan visi untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan kondusif dan berpihak kepada rakyat.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan agenda kali ini merupakan Rapimnas yang pertama kali digelar di periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, diundang ke agenda itu. 

"Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas," kata Sarmuji. Selain Golkar, sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar juga mengusulkan adanya revisi dalam sistem pilkada. Muhaimin Iskandar ingin agar gubernur ditunjuk langsung oleh presiden dan bupati/wali kota dipilih DPRD. “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Presiden (Prabowo). Lalu mengusulkan, untuk ada pemilihan tidak langsung di pilkada," kata Muhaimin dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Hotel JW Marriott, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/12/2025) lalu. 7 ant