RKPK 2025, Wawali Arya Wibawa Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
DENPASAR, NusaBali - Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga merembet ke sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keamanan.
Kemiskinan juga tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi, tetapi dipengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga risiko bencana.
“Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor sosial maupun ekonomi semata, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” ujar Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) Tahun 2025 di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar, Selasa (9/12).
Wawali Arya Wibawa menegaskan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Hal tersebut selaras dengan misi Kota Denpasar, yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren angka kemiskinan di Kota Denpasar periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. Angka kemiskinan sempat meningkat pada 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pascapandemi, angka tersebut menurun secara perlahan hingga pada 2025 berada di angka 2,16 persen.
“Menurunnya angka kemiskinan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita lengah, karena semakin kecil angka kemiskinan, maka upaya yang dibutuhkan untuk menurunkannya akan semakin besar. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai target 1,95 persen pada tahun 2030,” tegasnya.
Wawali Arya Wibawa menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan pembentukan usaha, dan pelaksanaan job fair. Kedua, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial. Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.
Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Denpasar Anak Agung Mahendra, melaporkan RKPK diikuti oleh 50 peserta yang merupakan anggota TKPK Kota Denpasar, terdiri dari unsur OPD dan pemangku kepentingan terkait.
Rapat ini bertujuan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2025, sekaligus mendiskusikan rencana program penanggulangan kemiskinan tahun 2026.
Hadir di kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Mertha, Asisten Administrasi Umum Putu Wisnu Wijaya Kusuma, jajaran kepala OPD. @ mis
Komentar