Pengurangan Bantuan Pusat, Belanja Infrastruktur Denpasar Terkoreksi

DENPASAR, NusaBali - Pengurangan bantuan keuangan dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar.

Kondisi tersebut berimbas pada penurunan kapasitas belanja, termasuk belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang selama ini menjadi prioritas utama daerah.

Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan jika sebelumnya APBD Induk Kota Denpasar berada di kisaran Rp 2 triliun, maka dengan adanya pengurangan bantuan pusat sekitar Rp 246 miliar hingga Rp 254 miliar, total APBD otomatis ikut menyusut.

“Kalau misalnya APBD kita dari Rp 2 triliun berkurang menjadi sekitar Rp 1,75 triliun, otomatis belanja infrastruktur yang dialokasikan 40 persen dari APBD induk juga ikut turun,” kata Walikota Jaya Negara, Senin (8/12).

Dia menegaskan, belanja infrastruktur di Kota Denpasar selama ini memang dialokasikan sebesar 40 persen dari total APBD. Dengan berkurangnya nilai APBD akibat pengurangan dana transfer pusat, maka nilai anggaran infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sebagai belanja mandatori juga ikut terkoreksi.

“Belanja kesehatan dan pendidikan itu mandatori, wajib kita penuhi. Tidak bisa dikurangi secara sembarangan,” tegasnya.

Meski demikian, Walikota Jaya Negara memastikan bahwa program-program sosial tetap menjadi perhatian pemerintah kota. Dia mencontohkan program bedah rumah yang dinilai sebagai bentuk bantuan sosial strategis dan masuk dalam skala prioritas.

“Kalau yang sifatnya sosial, seperti bedah rumah, itu tetap kami prioritaskan. Anggarannya memang tidak besar, hanya sekitar Rp 5 miliar, tetapi sangat penting bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemkot Denpasar akan melakukan penajaman skala prioritas pada 2026. Salah satunya dengan memfokuskan belanja pada normalisasi saluran dan infrastruktur dasar sebelum melanjutkan program perbaikan lainnya.

“Untuk 2026, kami rencanakan normalisasi kita tuntaskan dulu. Setelah itu baru perbaikan jalan dan pengaspalan,” ucapnya.

Walikota Jaya Negara menyebutkan, selama dua tahun terakhir Pemkot Denpasar telah menggenjot perbaikan jalan, dengan capaian sekitar 84 persen. Masih terdapat sekitar 16 persen ruas jalan yang belum tertangani, terutama di tingkat lingkungan.

“Inilah yang menyebabkan masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, karena memang belum 100 persen tertangani. Tapi kami optimistis dalam dua tahun ke depan bisa kami penuhi,” tandasnya. 7 mis