Pemkab Buleleng Efisiensi Besar-besaran
TPP Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 akan Dipotong hingga 50 Persen
“Ini sudah disepakati. Kita melakukan efisiensi besar-besaran. Berlaku mulai 2026”
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng bakal melakukan efisiensi besar-besaran mulai tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) pusat dan tingginya beban belanja pegawai daerah. Hal itu disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat ditemui Minggu (7/12).
Sutjidra mengungkapkan kebijakan efisiensi sudah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan sejumlah pejabat yang baru dilantik disebut langsung ‘ketiban’ kebijakan pemotongan anggaran. “Ini sudah disepakati. Kita melakukan efisiensi besar-besaran. Berlaku mulai 2026,” tegasnya.
Menurut Sutjidra, penurunan DAU bukan hanya dipicu kebijakan pusat, tetapi juga karena porsi belanja pegawai di Buleleng masih terlalu tinggi. Saat ini belanja pegawai sampai 43 persen dari total APBD. Beban terbesar, kata Sutjidra, salah satunya berasal dari gaji PPPK yang kini sepenuhnya ditanggung daerah.
Untuk menutup kebutuhan anggaran akibat efisiensi total sebesar Rp 50 miliar yakni dari pemerintah pusat sebesar Rp 25,17 miliar ditambah pemotongan Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi ke Buleleng sebesar Rp 30 miliar, Pemkab Buleleng pun harus menata ulang belanja rutin.
Anggaran makan-minum di seluruh OPD, kecamatan, dan bagian dipangkas hingga 75 persen. Selain itu, pengeluaran untuk ATK dan perjalanan dinas juga ikut ditekan. “Pokoknya di organisasi perangkat daerah semua dipotong sampai 75 persen,” katanya.
Meski begitu, Sutjidra menegaskan program prioritas tetap berjalan, terutama sektor kesehatan dan pertanian yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu pos yang terdampak signifikan adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemkab Buleleng akan melakukan pemangkasan TPP selama satu tahun, termasuk TPP untuk gaji ke-13 dan ke-14 yang dipotong hingga 50 persen.
“Saya juga perasaan, tapi mau tidak mau ini harus dilakukan untuk menyelamatkan APBD,” kata Sutjidra. Namun pemangkasan TPP ini tidak dilakukan untuk pegawai dengan golongan kecil tidak terkena pemotongan. Namun demikian, Bupati Sutjidra juga menegaskan bahwa pemotongan TPP masih berupa rancangan dan belum final.
Meski menghadapi tekanan anggaran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng disebut tetap menjanjikan. Saat ini capaian PAD sudah menyentuh 92 persen dan beberapa kali mencatat di atas 90 persen. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa 100 persen. Kita termasuk yang hijau target PAD,” ujarnya optimistis.7 k23
Komentar