Dinas Perhubungan Kebut FS Pelabuhan Pesinggahan

Proyek strategis ini sejak awal menjadi salah satu prioritas Bupati Klungkung I Made Satria untuk memperkuat pelayanan transportasi laut di wilayah timur Klungkung. Tujuannya, membuka peluang investasi baru di kawasan pesisir Desa Pesinggahan

Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama tim teknis telah merampungkan berbagai studi awal, mulai dari kajian lokasi, potensi arus penumpang, analisis dampak lingkungan, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung. Namun, finalisasi dokumen perencanaan tertunda karena areal yang direncanakan sebagai lokasi pelabuhan bersinggungan dengan dua status kepemilikan lahan yakni aset milik Pemprov Bali dan aset Desa Adat Pesinggahan. Penentuan batas terdampak serta skema penyelesaiannya menjadi faktor krusial sebelum rencana tersebut dapat dilangkahkan lebih jauh.

Kadis Perhubungan Klungkung AA Gede Putra Wedana mengungkapkan, Bupati Klungkung telah memerintahkan Dinas Perhubungan segera menuntaskan feasibility study (FS) Pelabuhan Pesinggahan. Saat ini prosesnya sedang dikebut. Secara administrasi, penyusunan FS sudah rampung, namun masih perlu tahapan sanding data antara rekanan penyusun FS dari Universitas Udayana dengan tim teknis Pemkab Klungkung. “Sanding data ini penting untuk memastikan seluruh justifikasi teknis dan ekonominya benar-benar presisi. Setelah itu baru akan dilakukan ekspose resmi,” ujar Putra Wedana, Minggu (7/12).

Ekspose rencananya digelar bersama Bupati Klungkung, termasuk menghadirkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Apabila hasil FS menyatakan proyek ini layak (feasible), Dinas Perhubungan akan melaksanakan roadshow ke pemerintah pusat, calon investor, maupun pemangku kepentingan lokal. “Roadshow ini menjadi langkah wajib sebelum kami masuk pada tahap penetapan investor. Semua pihak harus memahami roadmap dan ruang lingkup rencana pelabuhan,” imbuhnya. Putra Wedana menegaskan, penyelesaian persoalan aset menjadi fokus penting. Di areal rencana pelabuhan terdapat aset Pemprov Bali serta lahan milik Desa Adat Pesinggahan. Keduanya harus diidentifikasi rinci, berapa luas yang terdampak, bagaimana skema penyelesaiannya, dan formulasi kerja sama apa yang paling tepat.

Meski sejak awal Pemprov Bali maupun Desa Adat Pesinggahan sudah menyatakan dukungan, aspek formal tetap harus ditempuh agar tidak menghambat tahapan perencanaan maupun proses investasi ke depannya. Selain permasalahan aset, Dinas Perhubungan juga ditarget membantu mempercepat seluruh proses perizinan bila kelak sudah ada investor yang ditetapkan. Seluruh roadmap perizinan akan disiapkan bersama, berikut penyusunan mitigasi risiko di setiap aspek, mulai dari teknis konstruksi, keselamatan pelayaran, dampak lingkungan, hingga dampak sosial budaya bagi masyarakat pesisir. “Kami ingin ketika investor masuk, semuanya sudah lengkap. Tidak ada proses yang tersendat,” kata Putra Wedana. 7 k24