Pemkab Klungkung Wajib Bayar Cicilan Rp 40 M/Tahun

SEMARAPURA, NusaBali

Pemkab Klungkung memasuki fase strategis dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur setelah sepakat dengan DPRD Klungkung mengajukan pinjaman Rp 229,9 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pinjaman jangka panjang itu mewajibkan Pemkab Klungkung membayar cicilan Rp 40 miliar per tahun selama delapan tahun. Meski jumlahnya tidak kecil, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan Klungkung berada dalam posisi mampu. Menurutnya, pinjaman ini menjadi kunci membuka jalan percepatan pembangunan, khususnya di Nusa Penida.

Bupati Satria mengatakan, APBD Klungkung saat ini tidak lagi mampu membiayai kebutuhan infrastruktur yang sudah sangat mendesak. Kondisi fiskal yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan meningkat, membuat opsi pinjaman menjadi pilihan paling realistis. “Kalau kami hanya berpangku tangan, masalah infrastruktur tidak akan pernah selesai. Terutama di Nusa Penida yang membutuhkan percepatan,” ujar Bupati Satria saat ditemui di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Rabu (3/12). 

Keputusan mengajukan pinjaman ini diambil setelah serangkaian rapat intensif dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan dilanjutkan koordinasi dengan DPRD Klungkung. Pimpinan DPRD Klungkung menyepakati pinjaman tersebut. Bupati Satria menegaskan, langkah ini bukan hal baru karena banyak daerah lain di Indonesia mengambil opsi serupa ketika kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan. “Ini bukan terobosan yang aneh, tetapi mekanisme resmi yang memang disediakan pemerintah pusat untuk daerah yang ingin mempercepat pembangunan,” katanya.

Terkait kekhawatiran publik mengenai besarnya cicilan, Bupati Satria menegaskan bahwa PT SMI telah melakukan kajian mendalam sebelum menentukan plafon pinjaman. Semua hitungan disesuaikan dengan kemampuan Pemkab Klungkung. “PT SMI justru meminta daerah tidak terlalu memikirkan beban cicilan. Mereka sudah hitung secara matang. Yang harus kami pikirkan adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan pinjaman agar mampu meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Optimalisasi pendapatan itu, lanjut Bupati Satria, meliputi peningkatan retribusi pariwisata, pajak hotel dan restoran, pendapatan sektor parkir, hingga sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal. Bupati menargetkan seluruh potensi kebocoran pendapatan ditekan hingga nol pada tahun 2026. “Kalau semua ini berjalan optimal, cicilan Rp 40 miliar itu akan terasa ringan. Tidak ada istilah gagal bayar. Kami pasti mampu,” tegas Bupati Satria.

Pemkab Klungkung menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026 mencapai Rp 600 miliar. Dengan infrastruktur yang lebih memadai, terutama akses dan fasilitas penunjang pariwisata, Bupati Satria yakin perputaran ekonomi Klungkung akan meningkat signifikan. Dia meyakini target PAD Rp 1 triliun dalam beberapa tahun ke depan sangat mungkin dicapai. “Selama pinjaman ini digunakan pada sektor-sektor produktif, hasilnya akan kembali menjadi kekuatan fiskal Klungkung,” ujarnya.

Salah satu alasan memilih PT SMI sebagai penyedia pembiayaan ialah suku bunga yang dinilai paling rendah yakni hanya 5 persen per tahun. Beban bunga yang lebih ringan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi Pemkab Klungkung untuk tetap menjalankan program-program prioritas lainnya. Menurut Bupati Satria, pinjaman ini bukan semata urusan angka, melainkan keputusan strategis agar Klungkung tidak tertinggal dalam pembangunan. “Kalau hanya mengandalkan APBD, kami tidak akan bergerak ke mana-mana. Klungkung harus melangkah berani agar masyarakat merasakan manfaatnya lebih cepat,” tegas Bupati Satria. 7 k24