Pemprov Apel Siaga Bencana 2025-2026

DENPASAR, NusaBali - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025–2026 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Selasa (2/12/) pagi.

Sejumlah mitigasi telah dilakukan untuk menekan potensi terjadinya bencana memasuki musim penghujan.

Apel melibatkan ratusan peserta dari unsur TNI/Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, organisasi masyarakat, relawan, dan pecalang. Sebelum apel dimulai, Dewa Indra meninjau kesiapan personel, peralatan, dan kendaraan operasional. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh instansi dan menilai bahwa dukungan logistik telah memadai. “Dalam urusan bencana, kita harus selalu berharap yang terbaik, tetapi siap menghadapi yang terburuk,” ujar Sekda Dewa Indra.

Dalam amanat Gubernur yang dibacakan Sekda, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem disebut sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Peristiwa banjir besar pada awal September lalu dinilai menjadi pembelajaran penting bahwa kejadian serupa berpotensi terulang, khususnya memasuki puncak musim hujan pada Januari–Februari 2026. Selain banjir, Bali juga dihadapkan pada ancaman angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

Ditegaskannya bahwa Bali sebagai pulau kecil yang berada di jalur ring of fire (cincin api), memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Karena itu, nilai-nilai kearifan lokal dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali diharapkan menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan alam dan mengurangi risiko bencana.

Selain kesiapan peralatan dan logistik penanggulangan bencana, Pemprov Bali juga telah melakukan sejumlah aksi nyata di lapangan seperti normalisasi sungai yang berpotensi terjadi banjir.

"Normalisasi sungai sedang berjalan tapi diawali pemetaan, Dinas PU dan BWS semuanya sudah memetakan, Pak Gubernur juga sudah mengajak membersihkan sampah di sungai, sampah tidak akan habis selagi masih ada kehidupan yang penting pelan-pelan bangun kesadaran," ungkap Dewa Indra. Terkait pemasangan alat pendeteksi banjir di sungai, Sekda Dewa Indra mengatakan hal itu membutuhkan persiapan dan kajian yang matang termasuk kesiapan SDM mengoperasikan teknologi yang digunakan. Meski demikian, Sekda meyakinkan pemerintah tengah mengupayakan penggunaan teknologi dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Bali, I Made Rentin menyebut tutupan hutan di Bali kurang sekitar 7 persen untuk mencapai batas paling rendah standar area yang ditumbuhi pohon di Bali. “Kurang lebih kurang 7 persen sekian, kami didampingi oleh kelompok ahli gubernur telah memetakan hampir di sebagian besar kabupaten/kota ada lahan area kosong yang perlu diberikan intervensi dengan penanaman pohon,” katanya di sela Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Selasa kemarin. Dia menyebut semestinya tutupan hutan di Bali setidaknya 30 persen dari luasan hutan, namun setelah banjir besar September lalu terkuak bahwa masih mengalami kekurangan dan saat ini di angka 23,27 persen.

DKLH Bali menargetkan kekurangan ini dapat tercapai tidak lewat dari tahun 2027, dengan menggencarkan giat penanaman pohon baik jenis mangrove, pohon buah, atau pohon kayu. “DKLH Bali berkontribusi dalam penyiapan bibit pohon tersebut, sehingga kita berharap terjadi pemerataan tutupan di seluruh wilayah di Provinsi Bali,” ujarnya. “Pak Gubernur memiliki target dan ekspektasi yang cukup terukur, sampai dua tahun ke depan, tidak lewat dari 2027 dengan gerakan gotong royong penanaman pohon semesta berencana, cakupan tutupan hutan di Bali bisa mendekati atau bahkan melampaui 30 persen,” sambung Rentin.

Rentin menambahkan di samping giat tim normalisasi sungai, Pemprov Bali juga mendorong penanaman pohon di sepanjang aliran untuk mengantisipasi banjir. "Ketika di fase pertama secara serentak kita melakukan penanaman tidak kurang dari 35.000 personel ikut, fase kedua kemarin November, ini penanaman pohon sekaligus pembersihan lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mengatakan pihaknya telah memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi di Bali. Teja mengajak seluruh masyarakat juga harus mengenal potensi bencana di wilayahnya masing-masing, seperti tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Menurut Teja wilayah perkotaan seperti Denpasar juga tak luput dari potensi bencana tanah longsor. Musim hujan sendiri diproyeksi berlangsung hingga April 2026 dengan puncaknya Februari mendatang, namun melihat hujan ekstrem yang menyebabkan banjir besar September lalu, Gede Teja meminta tetap waspada sebab tidak bisa diprediksi waktunya. 7 adi