MUTIARA WEDA: Hancur Bersama, atau Pulihkan

PADA November 2025, bencana banjir dan longsor melanda Asia Tenggara dengan dampak terparah di Pulau Sumatera, Indonesia, di mana BNPB mencatat 303 orang meninggal, terdiri dari 47 di Aceh, 90 di Sumatera Barat, dan 166 di Sumatera Utara, disertai puluhan orang hilang termasuk 51 orang hilang di Aceh serta ribuan warga yang harus mengungsi. Di dua provinsi lain, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, korban jiwa terus bertambah bersamaan dengan laporan infrastruktur rusak dan korban hilang. Di luar Indonesia, Thailand bagian selatan mencatat setidaknya 145 korban jiwa, terutama di wilayah Songkhla, sementara Malaysia melaporkan sejumlah korban tewas dan ribuan pengungsi akibat hujan ekstrem yang menyebabkan banjir luas. Secara regional, bencana ini menimbulkan kerusakan besar: rumah hanyut, jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan pemindahan massal warga di berbagai negara Asia Tenggara.

Penyebabnya adalah kombinasi hujan ekstrem pada puncak musim hujan, serangkaian badai tropis, dan kerentanan lingkungan lokal. BMKG melaporkan peningkatan curah hujan akibat sirkulasi siklonik dan gelombang atmosfer, sementara laporan internasional menunjukkan adanya ‘klaster badai tropis’ yang membawa hujan sangat lebat dan angin kencang. Faktor iklim seperti La Niña, Indian Ocean Dipole, dan pemanasan laut global turut memperkuat intensitas badai. Di banyak wilayah rawan seperti Sumatera, Thailand selatan, dan Malaysia sistem drainase dan kondisi topografi tidak mampu menahan volume air yang besar, sehingga hujan deras dalam waktu singkat berubah menjadi banjir dan longsor yang menimbulkan korban luas.

Kerusakan hutan di Indonesia, khususnya di Sumatera, sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berkontribusi langsung pada meningkatnya risiko banjir serta tanah longsor. Data terbaru Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa deforestasi nasional pada 2024 mencapai sekitar 175.400 hektare, dengan sebagian besar merupakan hilangnya hutan sekunder. Di Sumatera sendiri, kehilangan hutan pada tahun yang sama mencapai 91.248 hektare, sehingga memperparah kondisi ekologis di wilayah yang sebelumnya sudah kehilangan lebih dari 6,6 juta hektare hutan sejak periode 1985–1997. Kini, tutupan hutan alam Sumatera hanya tersisa sekitar 24,4 persen dari luas pulau, yang berarti lebih dari tiga perempat hutan alaminya telah hilang akibat pertambangan, pembalakan, dan konversi lahan. Kondisi ini melemahkan kemampuan hutan dalam menahan air, mencegah erosi, dan mengatur tata hidrologi, sehingga ketika hujan ekstrem terjadi, air langsung mengalir ke permukaan tanpa terserap, memicu banjir dan longsor di banyak daerah.

Jika kerusakan hutan di Sumatera dan wilayah lain di Indonesia tidak segera dipulihkan, maka konsekuensinya akan semakin serius dan bersifat jangka panjang. Dalam beberapa tahun ke depan, banjir dan longsor akan terjadi lebih sering dan lebih parah, karena tanah yang kehilangan vegetasi tidak mampu menyerap air maupun menahan tekanan lereng. Sungai-sungai besar di Sumatera seperti Krueng Aceh, Batanghari, dan Wampu akan mengalami pendangkalan cepat akibat erosi, membuat luapan sungai jauh lebih mudah terjadi meski curah hujan tidak ekstrem. Keanekaragaman hayati Sumatera yang sudah kritis termasuk habitat harimau Sumatera, gajah, dan badak akan semakin terpecah, meningkatkan risiko kepunahan.

Dampak ekonomi juga akan meroket: kerusakan infrastruktur, gagal panen, gangguan transportasi, dan beban pemerintah untuk penanggulangan bencana akan membengkak, menggerus anggaran publik setiap tahun. Kota-kota besar seperti Medan, Padang, dan Banda Aceh akan semakin rentan terhadap banjir bandang. Dalam jangka panjang, perubahan hidrologi dan hilangnya jasa ekosistem dapat menyebabkan krisis air bersih, baik karena kekeringan di musim kemarau maupun pencemaran di musim hujan.

Secara sosial, masyarakat adat dan desa-desa di kawasan hulu akan menjadi korban paling berat: kehilangan lahan, konflik lahan dengan perusahaan, migrasi paksa, hingga meningkatnya kerentanan kemiskinan akibat rusaknya sumber penghidupan. Tanpa pemulihan hutan dan penegakan tata kelola lahan yang ketat, Sumatera (dan Indonesia secara umum) berisiko masuk ke siklus bencana ekologis permanen, di mana setiap musim hujan berarti ancaman korban jiwa dan kerugian besar. Kalau mau, mari adopsi teks di atas sebagai ultimate premis pemulihan, sebelum akhirnya kita hancur bersama. 7