BPS Sebut Harga Minyak Goreng Stabil Tinggi
JAKARTA, NusaBali - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng (migor) untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terdapat kenaikan harga yang tipis untuk minyak goreng seluruh kualitas baik curah, premium, dan Minyakita, sehingga konsumen harus membayar di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Minyak goreng ini, dia stabil tinggi, tidak pernah turun. Ada kenaikan tipis, tipis sekali tetapi perlahan dan stabil tinggi, sehingga harga yang dibayar oleh konsumen adalah harga yang tinggi," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa.
Ia memaparkan harga rata-rata migor seluruh kualitas secara nasional pada minggu pertama November 2025 sebesar Rp19.480 per liter, sedangkan pada Oktober 2025 Rp19.469 per liter. Kenaikan harga ini terjadi di 102 kabupaten/kota, di mana harga tertinggi mencapai Rp60.000 per liter dan terendah Rp15.500 per liter.
Khusus untuk Minyakita, BPS mencatat rata-rata harga minyak goreng rakyat nasional berada di angka Rp17.261 per liter, sedangkan pada bulan sebelumnya Rp17.220 per liter. Harga tersebut berada di di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Lebih lanjut, terdapat 80 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang rata-rata harga Minyakita di atas HET. Sedangkan di luar Pulau Jawa, terdapat 305 kabupaten/kota yang harga Minyakita di atas HET, di antaranya Kabupaten Pegunungan Bintang Rp50.000 per liter, Kabupaten Puncak Jaya Rp40.000 dan Kabupaten Yahukimo Rp40.000.
"Stabil tinggi, perlahan sudah minggu terakhir ini harga minyak goreng sudah ada kenaikan sedikit," jelasnya.
Terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang migor sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dalam rapat pengendalian inflasi daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.
Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.
Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat. Menurut Nawandaru, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
Ketiga, mengoptimalkan beberapa program pemerintah seperti gerakan pasar murah, bantuan pangan, serta pendistribusian dan pengisian pasokan di koperasi desa merah putih.
Keempat, pemberian insentif domestic market obligation (DMO) yang lebih tepat sasaran. Pemberian insentif saat ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh pelosok Indonesia. Insentif akan diarahkan untuk meningkatkan distribusi Minyakita ke pasar rakyat melalui BUMN.
Terakhir, penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi. Dukungan pengawasan dan pemberian sanksi akan ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan pasokan dan harga. 7 ant
Komentar