Pemprov Bali Kurangi Bagi Hasil Pajak ke Buleleng Rp 30 Miliar
Pemkab Sebut Akan Tutupi dari PAD dan Efisiensi Penggabungan OPD
SINGARAJA, NusaBali - Pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Bali ke Kabupaten Buleleng pada Ranperda APBD 2026 dipastikan menurun signifikan.
Dari usulan rancangan semula Rp 90,17 miliar, kini angka resmi yang masuk hanya Rp 59,85 miliar lebih. Artinya, Buleleng mengalami pengurangan sekitar Rp 30,31 miliar lebih.
Kondisi ini terungkap dalam rapat pembahasan Ranperda APBD 2026 bersama Banggar DPRD Buleleng, di ruang gabungan DPRD Buleleng, Senin (10/11). Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menerangkan, penurunan dana bagi hasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini muncul setelah Pemprov Bali mengirim surat resmi penetapan. Sebelumnya rancangan masih menggunakan prediksi tahun sebelumnya.
“Dari segi pendapatan ada pengurangan dari bagi hasil pajak provinsi Rp 30 miliar. Ini sudah bisa terpenuhi lewat efisiensi, terutama dari beberapa dinas yang nanti mengalami penyatuan, serta peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Suyasa.
Suyasa menegaskan, meskipun ada penurunan pendapatan, tidak ada program yang akan ditunda. Kekurangan tersebut akan ditutup melalui optimalisasi PAD daerah, dan efisiensi belanja operasional kantor. Tiga kantor OPD akan digabung menjadi satu OPD sehingga beban biaya akan lebih ringan.
“Dana bagi hasil pajak ini dana bebas, sehingga kita harus menggantinya dengan PAD yang juga bersifat dana bebas,” imbuh birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng.
Penutupan pengurangan dengan PAD salah satunya dari sektor pajak reklame. Potensi peningkatan PAD reklame dirancang naik signifikan, karena bupati sudah menandatangani SK titik-titik reklame baru, yang sebelumnya menjadi kendala pemungutan pajak.
Selain reklame, pemerintah daerah juga menargetkan tambahan pendapatan dari pajak opsen, BBNKB, jasa listrik, jasa hiburan, serta peningkatan PHR seiring aktivitas event dan geliat ekonomi di Buleleng.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya mendukung upaya eksekutif menutupi pengurangan bagi hasil pajak dari efisiensi dan peningkatan PAD. Selain itu, Ngurah Arya menyebut, masih ada banyak ruang untuk menutupi kekurangan tersebut. Seperti penerapan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di seluruh Puskesmas dan RSUD milik Pemkab Buleleng.
“Masih ada ruang dan peluang. Walaupun nanti mentok, perubahan APBD nanti masih bisa menambah pendapatan dari sektor lain. Ini bukan hanya berharap menutup kekurangan saja, tetapi harus dibarengi hitungan dan strategi konkret,” ujar Ngurah Arya.7 k23
Komentar