Pemkot Akan Pangkas Anggaran Bus TMD
Pemangkasan anggaran untuk bus Trans Metro Dewata sebesar 50 persen. Efisiensi penggunaan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam rencana pemangkasan tersebut.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berencana memangkas anggaran operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) hingga 50 persen. Langkah ini diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan layanan transportasi massal tersebut belum berjalan efektif.
Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan efisiensi penggunaan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam rencana pemangkasan tersebut. Dia menegaskan, setiap dana yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berbasis pada kinerja.
“Trans Metro Dewata dari sisi perhitungan akademiknya tidak mencapai 50 persen efektivitas, hanya sekitar 27 persen,” ujar Walikota Jaya Negara, Senin (10/11).
Menurutnya, tingkat keterisian bus masih sangat rendah. Dalam pengamatan di lapangan, sebagian besar armada Trans Metro Dewata beroperasi dengan jumlah penumpang minim.
“Penumpangnya tidak lebih dari lima orang per bus. Sementara bus tetap beroperasi di jalan-jalan sempit, menimbulkan kemacetan dan polusi udara,” jelasnya.
Walikota Jaya Negara menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mengabaikan pelayanan transportasi publik bagi masyarakat. Namun, efektivitas anggaran harus tetap menjadi perhatian utama.
“Yang kami harapkan sebenarnya bukan meniadakan pelayanan, tapi bagaimana penggunaannya efisien. Apalagi feeder Trans Metro Dewata juga belum siap,” ucapnya.
Dia menilai operasional bus yang kerap berhenti di tengah jalan dengan kondisi ruas jalan sempit di Denpasar menambah beban lalu lintas. Karena itu, Pemkot Denpasar akan mengkaji ulang dan menyesuaikan besaran anggaran untuk program tersebut.
“Rencananya kita akan kaji dulu, kemungkinan akan dikurangi 50 persen dari alokasi tahun sebelumnya,” kata Walikota Jaya Negara.
Sebagai informasi, pembiayaan operasional Bus Trans Metro Dewata dilakukan melalui skema sharing antara Pemprov Bali dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Skemanya, 30 persen ditanggung Pemprov Bali dan 70 persen oleh kabupaten/kota.
Dalam perjanjian kerja sama untuk tahun anggaran 2026, total pembiayaan mencapai hampir Rp 59 miliar. Dari jumlah tersebut, Kota Denpasar menanggung sekitar Rp 16 miliar, Badung Rp 15 miliar, Gianyar Rp 5 miliar, dan Tabanan hampir Rp 2 miliar.
Dengan rencana pemangkasan sebesar 50 persen, Pemkot Denpasar kemungkinan hanya akan menganggarkan sekitar Rp 8 miliar untuk operasional Trans Metro Dewata pada tahun 2026. 7 mis
1
Komentar