Fraksi Gerindra Setujui Ranperda APBD 2026

Secara prinsip, fraksi berlambang burung garuda itu menyetujui Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal. Namun tidak lupa juga menyampaikan sejumlah catatan kritis.

Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspa Negara yang menyampaikan pandangan umum mengawali dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana di musim penghujan. Puspa Negara meminta agar jajaran Pemkab Badung, khususnya BPBD, DLHK, DPUPR, Perkim, dan Damkar, menyiapkan sistem tanggap darurat (emergency response system) dan pusat krisis (crisis centre) agar Badung tetap aman dari bencana.

Fraksi Gerindra juga menyinggung momentum penting di bulan November, yakni Hari Pahlawan pada 10 November dan HUT Kota Mangupura ke-16 pada 16 November 2025. Kedua peringatan tersebut, memurut Puspa Negara, harus menjadi sumber semangat pengabdian bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam memajukan Badung. Terkait Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, RAPBD tahun 2026 dirancang sebesar Rp 12,3 triliun lebih, naik 10,8 persen dari Rp 11,1 triliun lebih pada APBD perubahan tahun 2025. Menurut perspektif Fraksi Gerindra Badung, kenaikan ini masih berpotensi dikoreksi hingga 11,1 persen sesuai kondisi ekonomi dan fiskal daerah Badung yang sehat dan dinamis. “Pendapatan asli daerah dirancang Rp 11,5 triliun lebih, naik 13,8 persen dari APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 10,1 triliun lebih,” ujar Puspa Negara. 

“Kenaikan ini patut diapresiasi, namun demikian kami meyakini masih ada potensi kenaikan PAD yang bersumber dari PHR dengan asumsi faktual dari kondisi spesifik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung, yang ditarget naik dari 6,3 juta wisman di tahun 2025 menjadi 6,5 juta wisman di tahun 2026. Yang berarti target kunjungan wisman naik 3,17 persen. Artinya, sangat realistis jika pendapatan asli daerah masih berpotensi dinaikkan hingga 14,0 persen,” jelas politisi asal Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta ini.

Meski demikian, Fraksi Gerindra menyoroti turunnya pendapatan transfer dari Rp 982 miliar menjadi Rp 812,5 miliar atau menurun sekitar 20,87 persen. Fraksi menilai fenomena ini perlu diantisipasi dengan strategi untuk mengejar dana transfer pusat guna menjaga kemampuan daerah membiayai pelayanan publik.

Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra memberikan dukungan terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1,38 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama penyelesaian kemacetan di kawasan destinasi utama Badung. Namun, fraksi juga meminta agar pembangunan jalan baru turut diprioritaskan di wilayah Kuta, Mengwi, Abiansemal, dan Petang.

Selanjutnya, terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Fraksi Gerindra Badung mendukung langkah pemerintah untuk segera menetapkan sebagai peraturan daerah. Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra sepakat bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi mendukung penetapan Ranperda tersebut menjadi peraturan daerah, dengan catatan penegakan hukum harus disertai sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk daftar hitam (blacklist) investasi.@ind