Wabup Ipat Minta Perluas Bazar Pangan Murah
NEGARA, NusaBali - Menghadapi potensi lonjakan permintaan dan harga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan serta perayaan Natal akhir tahun 2025 ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jembrana berupaya memperketat langkah strategis. Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) secara tegas meminta agar pelaksanaan bazar pangan murah yang sudah berjalan diperluas secara masif di seluruh kecamatan.
Permintaan itu disampaikan Wabup Ipat saat memimpin langsung High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Jembrana di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Senin (3/11). HLM ini bertujuan meningkatkan sinergi kolaborasi dalam memitigasi risiko kenaikan harga dan menjamin ketersediaan stok bahan pangan di wilayah Jembrana. Terutama menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan jatuh pada bulan November ini sekaligus perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada bulan Desember nanti.
Dalam paparannya, Wabup Ipat menguraikan berbagai kebijakan yang telah dan akan terus diupayakan Pemkab Jembrana untuk menjaga stabilitas harga. Kebijakan proaktif tersebut antara lain mencakup sidak rutin ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan barang, operasi pasar, serta memastikan kelancaran pasokan bahan pokok.
Namun, Wabup Ipat menekankan bahwa salah satu upaya yang paling berdampak langsung pada daya beli masyarakat adalah melalui penyelenggaraan bazar pangan murah atau pasar murah yang juga rutin dilaksanakan setiap menjelang hari raya. "Saya ingin, kegiatan tersebut bisa diperluas lagi dan dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah. Karena ini juga salah satu Pemkab Jembrana untuk mengendalikan inflasi pada level yang stabil dan wajar menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta di bulan depan ada Hari Raya Natal dan peringatan Tahun Baru," ucapnya.
Wabup Ipat menyampaikan, fokus utama TPID adalah memperhatikan dan mengendalikan berbagai komponen pendukung inflasi. Untuk itu, ia pun menegaskan kolaborasi antar para stakeholder dalam TIPD ini memegang peran yang krusial. "Kita harus bekerja untuk mengarahkan inflasi pada koridor 2,5 plus minus 1 persen. Semoga langkah bersama ini dapat berdampak baik untuk Kabupaten Jembrana," harapnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Ipat juga mengapresiasi capaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Jembrana. Di mana Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) Jembrana pada semester I tahun 2025 tercatat mencapai 96,30 persen, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan semester II tahun 2024 yang menyentuh angka 94,80 persen.
Menurut Wabup Ipat, TPID dan TP2DD memiliki misi yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan inovasi tata kelola daerah. Sinergi keduanya disebut memperkuat pondasi pembanguan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak terkait, baik pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama. Agar langkah-langkah strategis yang telah kita rancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jembrana," ucap Wabup asal Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo ini.
Untuk diketahui, HLM itu turut dihadiri oleh jajaran penting, di antarnya Sekretaris Daerah I Made Budiasa, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Jembrana, Perwakilan Bank BPD Bali, Kadin Jembrana, Asisten Setda dan Staf Ahli Bupati, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Jembrana. Dalam HLM tersebut, Pemkab Jembrana turut mengundang narasumber ahli dari otoritas moneter, di antaranya Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Bali, Butet Linda Helena Panjaitan, dan Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Indra Gunawan Sutarto.7ode
Komentar