APBD Bali Surplus, Tapi Belanja Masih Lambat

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan menjelaskan sampai triwulan ketiga tahun ini, pendapatan daerah sudah terealisasi Rp 22,43 triliun atau sekitar 63,8 persen dari pagu/target APBD sebesar Rp 35,15 triliun.

Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 13,54 triliun, dana transfer dari pusat sebesar Rp 8,85 triliun, dan sisanya dari pendapatan lain-lain yang sah Rp 33,04 miliar. “Kalau kita lihat, pendapatan daerahnya sudah cukup baik, tumbuh 14,6 persen dibanding tahun lalu,” jelas Mufti saat Media Briefing di Gedung Keuangan Negara (GKN) kawasan Niti Mandala, Denpasar, Rabu (29/10).

Namun dari total penerimaan itu, belanja daerah baru terealisasi Rp 18,72 triliun atau sekitar 47 persen dari pagu Rp 39,75 triliun. Artinya, masih ada dana yang belum terserap dan menunggu dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Apalagi pendapatan lebih besar dari pengeluaran, APBD Bali saat ini mencatat surplus Rp 3,71 triliun, ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp 5,34 triliun. SiLPA ini sederhananya adalah sisa uang dari anggaran tahun sebelumnya yang belum digunakan.

Mufti menjelaskan fenomena seperti ini bukan hal baru. Di dunia keuangan negara, kondisi di mana penyerapan anggaran menumpuk di penghujung tahun dikenal dengan istilah ‘last mile spending’ atau kebiasaan belanja di detik-detik akhir tahun anggaran. 

“Belanja yang belum terserap ini yang sering disebut dengan last mile spending, di mana realisasi biasanya baru digenjot menjelang akhir tahun. Ini sesuatu yang jamak terjadi. Biasanya penyerapan anggaran berlomba-lomba dilakukan di bulan Oktober, November, dan Desember,” paparnya. Menurutnya, apabila hingga akhir tahun masih terdapat sisa dana, anggaran itu bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di awal tahun berikutnya, terutama sebelum dana transfer dari pusat turun ke daerah. 

Meski demikian, Mufti mengingatkan membiarkan dana daerah terlalu lama mengendap justru tidak sehat bagi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut opportunity cost, yaitu hilangnya peluang ekonomi karena uang tidak segera diputar untuk kegiatan produktif. “Kalau dana mengendap terlalu lama, ada kesempatan yang hilang. Padahal, kalau dana itu digerakkan, akan muncul efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah,” tegasnya.

Idealnya dana surplus, lanjut Mufti, digunakan untuk mendukung kegiatan produktif di akhir tahun atau menjadi cadangan untuk awal tahun. “Kalau dipakai sebagai bumper untuk transisi anggaran, masih bagus. Tapi jangan sampai dibiarkan diam terlalu lama,” katanya.

Di sisi lain, Mufti juga menerangkan PAD menjadi penyumbang terbesar, yaitu 60 persen dari total pendapatan daerah, dan sebagian besar berasal dari pajak daerah. Dari Rp 13,54 triliun PAD yang terkumpul, Rp 10,46 triliun di antaranya bersumber dari pajak seperti pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp 6,24 triliun, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 731 miliar ditambah opsen atau bagi hasilnya Rp 461 miliar, serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 572 miliar ditambah opsennya Rp 357 miliar.

Selain pajak, ada juga pendapatan dari retribusi daerah sebesar Rp 1,61 triliun naik hampir tiga kali lipat dibanding tahun lalu dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti keuntungan dari BUMD yang mencapai Rp 727 miliar. “Ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai pulih. Pajak dan retribusi meningkat, artinya transaksi dan kegiatan usaha juga bergerak,” ujar Mufti. Dari sisi pengeluaran, belanja operasi masih menjadi yang terbesar dengan porsi 75 persen atau senilai Rp 14,03 triliun. Jenis belanja ini mencakup gaji pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Sementara belanja pegawai, yang termasuk gaji dan tunjangan ASN, mencapai Rp 7,96 triliun atau naik 12 persen dari tahun sebelumnya. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional dan pelayanan publik tercatat Rp 4,3 triliun, juga tumbuh 13 persen.

Namun, beberapa pos mengalami penurunan tajam, seperti belanja subsidi yang turun lebih dari 50 persen dan hibah yang menurun hampir setengahnya. Sebaliknya, belanja bantuan sosial justru melonjak lebih dari 1.000 persen, dari sebelumnya Rp 16 miliar menjadi Rp 194 miliar. “Kenaikan belanja sosial ini karena pemerintah daerah makin fokus mendukung kelompok rentan dan kegiatan sosial masyarakat,” ujar Mufti.

Selain APBD, Mufti juga menyoroti kinerja penyaluran kredit program pemerintah di Bali, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro. Hingga 30 September 2025, total kredit program yang tersalurkan mencapai Rp8,03 triliun dengan 111.668 debitur. Porsi penyaluran terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan 39,5 persen dari total kredit. Disusul sektor pertanian (22,3 persen), akomodasi dan kuliner (10,2 persen), serta industri pengolahan (10,3 persen). 

“Kalau kita lihat, sektor perdagangan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali di luar pariwisata. Keduanya menyerap tenaga kerja cukup besar dan punya efek berganda terhadap ekonomi lokal,” kata Mufti. Dari sisi wilayah, Kota Denpasar menjadi penyalur kredit terbesar dengan nilai Rp 1,3 triliun, sedangkan Kabupaten Buleleng memiliki debitur terbanyak, lebih dari 20 ribu orang. Dari jenis kredit, yang paling dominan adalah kredit mikro dengan total penyaluran Rp 4,9 triliun, diikuti kredit kecil Rp 3 triliun. “Penyaluran kredit mikro ini penting karena menyentuh pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi penggerak ekonomi rakyat,” tambahnya.

Mufti menegaskan, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah saat ini bukan lagi soal pendapatan, tetapi kecepatan dan efektivitas belanja anggaran. “Kalau dana terlalu lama disimpan, artinya uang tidak berputar di masyarakat. Padahal uang itu seharusnya bisa menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya. Menurutnya, mempercepat realisasi belanja daerah di sisa tahun ini akan menjadi kunci agar Bali bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai pulih pascapandemi. 7 tr