Merekalibrasi Arah TKD untuk Indonesia Maju

Belakangan ini, kebijakan pemerintah pusat mengenai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 memicu diskusi hangat di berbagai kalangan. Sejumlah kepala daerah mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan tersebut akan memperlambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Mereka menilai, kebijakan ini diterapkan di saat kebutuhan fiskal daerah terus meningkat seiring dengan naiknya permintaan layanan publik.

oleh: Dr. I Wayan Widnyana, SE., MM., Ak., QIA.
Pengamat Keuangan dan Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar

Sementara itu, Menteri Keuangan menyoroti fenomena lain, yaitu penumpukan dana pemerintah daerah di sejumlah bank. Jumlahnya sangat besar, mencapai triliunan rupiah, dan dinilai kurang produktif karena belum digunakan untuk kegiatan ekonomi. 

Pemerintah pusat khawatir dana yang mengendap ini tidak memberikan efek berganda bagi perekonomian dan justru menurunkan daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, para kepala daerah memiliki pandangan berbeda. Mereka beralasan bahwa dana tersebut bukanlah uang yang “menganggur”, melainkan bagian dari proses administrasi yang masih berlangsung sebelum proyek dilaksanakan. 

Menata Ulang Arah Desentralisasi Fiskal

Transfer ke Daerah sejatinya merupakan komponen krusial dalam sistem keuangan negara. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat berupaya memperkuat pemerataan pembangunan, memperkecil kesenjangan fiskal, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Namun, setelah lebih dari dua puluh tahun desentralisasi fiskal berjalan, arah kebijakan TKD perlu dikoreksi agar sejalan dengan tantangan ekonomi modern. Ketergantungan pada dana pusat menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang meningkat, namun kontribusinya masih belum mampu menutupi kebutuhan belanja rutin dan pembangunan jangka panjang. Bagi sebagian daerah, kebijakan pengurangan TKD dirasakan berat karena mengancam kelangsungan program yang sudah direncanakan. Namun dari sudut pandang pusat, langkah rasionalisasi dianggap perlu untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan berdampak langsung. Pemerintah pusat menilai bahwa banyak anggaran daerah tidak terserap tepat waktu dan sebagian besar tersimpan di rekening bank tanpa aktivitas ekonomi berarti. 

Menghindari Pola Dana Mengendap

Masalah dana mengendap di kas daerah bukanlah fenomena baru. Setiap akhir tahun, laporan Kementerian Keuangan kerap menunjukkan saldo kas daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa dana publik sebesar itu belum juga terserap untuk kebutuhan yang mendesak? Penyebab utamanya beragam. Mulai dari perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, perubahan regulasi yang mendadak, hingga keterlambatan pengesahan APBD. 

Tak jarang, keterbatasan kapasitas aparatur dalam proses pengadaan juga memperlambat realisasi belanja. Akibatnya, banyak kegiatan menumpuk pada akhir tahun dan belanja menjadi tidak efisien. Kritik Menteri Keuangan sebenarnya berangkat dari kepentingan makroekonomi. Dana yang tertahan di bank membuat perputaran uang di sektor riil terhambat dan mengurangi efek pengganda fiskal. Padahal, jika dana tersebut tersalurkan lebih cepat, aktivitas ekonomi lokal bisa meningkat, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan konsumsi masyarakat. Namun dari sisi daerah, persoalan ini tidak sesederhana itu. 

Banyak dana yang tampak “menganggur” sebenarnya sedang menunggu proses administrasi, penyelesaian kontrak, atau pelaporan kegiatan. Ini memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara pusat yang menekankan efisiensi makro dan daerah yang berfokus pada prosedur serta kepastian hukum pelaksanaan.


Rekalibrasi dan Sinergi Baru

Kebijakan TKD membutuhkan rekalibrasi agar lebih berorientasi pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar kepatuhan administrasi. Transfer ke Daerah seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing daerah, bukan sekadar distribusi dana antarpemerintahan. Formula alokasi juga perlu disesuaikan agar berbasis kinerja (performance-based transfer). 

Daerah dengan tata kelola keuangan yang transparan, penyerapan anggaran yang cepat, dan pelayanan publik yang inovatif patut memperoleh insentif tambahan. Sebaliknya, daerah yang kinerjanya masih lemah perlu mendapatkan pembinaan intensif, bukan hanya pengawasan. Sinergi antar lembaga juga krusial. Dengan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi secara nasional, pemerintah pusat dapat memantau pergerakan dana secara waktu nyata (real-time), sementara daerah memperoleh kepastian penyaluran serta ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan program dengan kondisi lapangan.


TKD di Tengah Transformasi Digital

Perkembangan teknologi membuka peluang besar untuk mereformasi tata kelola keuangan publik. Sejumlah daerah kini mulai mengadopsi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, seperti e-planning dan e-budgeting. Inisiatif ini penting untuk memperkecil potensi penyimpangan sekaligus mempercepat proses birokrasi. Namun, kesiapan setiap daerah berbeda. Tidak semua memiliki infrastruktur digital yang memadai atau sumber daya manusia yang terlatih. 

Pemerintah pusat perlu memastikan agar transformasi digital tidak memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Penerapan sistem keuangan digital juga membuka jalan bagi transparansi yang lebih tinggi. Dengan data yang terhubung, setiap aliran TKD bisa dilacak hingga ke dampak konkret di masyarakat. Contohnya, berapa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan atau kesehatan. Publik pun dapat ikut mengawasi efektivitas kebijakan fiskal ini.


Keadilan Fiskal Sebagai Pilar Utama

Salah satu tantangan mendasar dalam kebijakan TKD adalah menjaga keseimbangan dan keadilan antardaerah. Selama ini, formula alokasi masih mengandalkan pendekatan kapasitas fiskal dan kebutuhan dasar, yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi di lapangan. Daerah dengan wilayah luas dan penduduk sedikit sering kali menerima dana lebih kecil, meski biaya pelayanan publiknya tinggi. 

Sebaliknya, daerah dengan sumber daya alam melimpah mendapatkan porsi besar melalui Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi tidak selalu disertai peningkatan kinerja pelayanan publik. Karena itu, prinsip equity dan efficiency harus menjadi landasan baru dalam distribusi TKD. Keadilan fiskal tidak identik dengan pemerataan jumlah dana, melainkan pada pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah perlu memperkuat sistem output-based transfer, di mana besaran dana ditentukan berdasarkan capaian nyata, bukan semata perhitungan administratif.


Menjawab Kegelisahan Daerah

Kritik daerah atas penurunan TKD patut dipahami sebagai refleksi atas realitas fiskal di lapangan. Banyak daerah masih memikul beban berat pasca-pandemi: dari pemulihan ekonomi lokal hingga peningkatan belanja sosial dan infrastruktur dasar. Ketika transfer pusat dikurangi, pemerintah daerah harus lebih kreatif menggali potensi pendapatan sendiri. Namun, ini bukan perkara mudah karena sebagian besar basis pajak potensial masih berada di bawah kewenangan pusat. 

Karena itu, hubungan fiskal pusat-daerah perlu dibangun di atas prinsip kemitraan, bukan subordinasi. Pemerintah pusat dapat membantu dengan memberikan pelatihan, asistensi teknis, serta skema penghargaan bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi. Sebaliknya, daerah juga harus disiplin mempercepat penyerapan anggaran agar tidak lagi ada dana besar yang mengendap di perbankan.


Menggerakkan Pertumbuhan Melalui TKD

Pada hakikatnya, TKD bukan hanya kebijakan transfer fiskal, tetapi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Jika dikelola tepat sasaran dan tepat waktu, TKD mampu memacu kegiatan ekonomi lokal. Dana desa adalah contoh nyata bagaimana transfer fiskal bisa menghidupkan ekonomi akar rumput dan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan. 

Prinsip serupa harus diterapkan pada jenis transfer lainnya seperti DAU, DAK, dan DBH. Dana publik perlu diukur bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan produktivitas ekonomi. Dengan begitu, TKD menjadi katalisator pertumbuhan daerah, bukan sekadar mekanisme distribusi uang negara. 

Menuju Indonesia Maju 2045

Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tuntutan membangun sistem fiskal yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kinerja. Desentralisasi fiskal perlu diarahkan bukan hanya untuk pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong transformasi struktural di daerah: dari ekonomi konsumtif menuju ekonomi produktif dan inovatif. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi sejajar antara pusat dan daerah. 

Pemerintah pusat tidak bisa terus menjadi satu-satunya pengendali fiskal, sementara daerah juga harus berhenti bersandar pada transfer. Kemandirian fiskal harus menjadi visi bersama menuju Indonesia Maju. Rekalibrasi arah TKD pada dasarnya adalah upaya mengubah paradigma: dari sekadar transfer of funds menuju transfer of responsibility and capacity. 

Dengan sistem yang transparan, berbasis data, dan terukur, TKD bisa menjadi fondasi bagi pembangunan yang merata, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kesejahteraan nasional hanya bisa terwujud bila setiap daerah memiliki ruang fiskal yang memadai, otonomi yang sehat, serta akuntabilitas yang kuat. Itulah makna sejati Indonesia Maju—negara yang tumbuh bersama, dari pusat hingga pelosok, dengan kolaborasi fiskal yang berpihak pada kemakmuran rakyat.

*) Tulisan dalam kategori OPINI adalah tulisan warganet. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.