Jelang Sumpah Pemuda, PDIP Ajak Bangsa Kembali ke Jati Diri Maritim

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat jati diri maritim dalam rangka menjelang Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap 28 Oktober.

Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025), dia mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa samudera dan negara maritim yang berdaulat melalui penguasaan teknologi, riset, dan inovasi, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

“Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak akan menjadi negara kuat, sentosa, dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kita tak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut, sebagaimana pada masa kejayaan dulu,” ujar Hasto, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu kemarin.

Dia menyampaikan amanat itu disampaikan Bung Karno pada 23 September 1963 dan tetap relevan hingga kini. Dalam politik maritim, Bung Karno menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang disatukan oleh laut.

Menurut Hasto, Bung Karno juga menegaskan bahwa kemajuan Indonesia bersumber dari kekuatan pertanian dan kelautan, bukan dari ‘tembok-tembok baja’ yang justru mengabaikan jati diri bangsa.

Untuk itu, kata dia, Presiden pertama RI berpesan agar Indonesia percaya bahwa kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri.

“Ketika kita meninggalkan jati diri sebagai bangsa maritim, kita kehilangan arah pembangunan,” ucapnya.

Karena itu, dia menegaskan sejak Kongres IV PDIP, partai banteng moncong putih itu menempatkan laut sebagai halaman depan Indonesia. Dikatakan bahwa laut bukan keranjang sampah raksasa, melainkan masa depan Indonesia, sehingga harus dipahami.

Dengan demikian, Hasto menuturkan momentum Sumpah Pemuda harus membangunkan semangat sekaligus meluruskan paradigma pembangunan yang salah, yang meninggalkan identitas Indonesia sebagai bangsa samudera.

“Kejayaan Indonesia lahir karena kita menguasai lautan,” kata Hasto menegaskan.

Hasto menyebut kegiatan diskusi, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan.

“Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong,” tandas Hasto.

Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat. “Partai ini mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Isu yang diangkat PDIP di Cirebon bukan tanpa alasan. Sektor pariwisata dan kelautan menjadi dua pilar penting dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 5,2 persen, dengan lebih dari 2.000 desa wisata aktif di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir separuhnya berada di wilayah pesisir dan perdesaan.

Sementara menurut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDIP Prof Rokhmin Dahuri yang juga putra nelayan yang dipilih Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Kelautan di usia 38 tahun itu, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun. Namun, baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan.

Di wilayah seperti Cirebon dan Pantura Jawa Barat, ribuan nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kini menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar. Dalam konteks itu, PDIP melihat perlunya sinergi antara desa wisata dan ekonomi pesisir sebagai basis baru pertumbuhan ekonomi rakyat.

Hal itu, sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang nation of maritime and agrarian character, bangsa yang kuat karena menguasai laut dan tanahnya sendiri. Tujuan FGD digelar untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat desa wisata serta nelayan pesisir.

“FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah,” ucap Rokhmin.

Anggota DPR RI itu menambahkan, nelayan dan konsep ekonomi biru menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sedangkan Ketua Bidang Pariwisata DPP PDIP Wiryanti Sukamdani menjelaskan, kegiatan tersebut turut menghadirkan pameran UMKM berbasis pariwisata, kelautan, dan perikanan, yang menampilkan karya serta inovasi masyarakat lokal.

Dia menambahkan, dalam rangkaian agenda ini, PDIP juga akan melakukan kunjungan ke tiga desa wisata, yakni, desa wisata berbasis heritage dan budaya, desa wisata kuliner dan UMKM, serta desa wisata bahari dan pesisir.

Wiryanti mengingatkan bahwa baru-baru ini, Desa Pemuteran di Buleleng, dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia 2025 oleh UN Tourism, badan pariwisata PBB.

“Kalau Bali saja bisa, masyarakat lain juga harus bisa,” tegas Wiryanti.

Dia menambahkan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa pariwisata merupakan salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama melalui penguatan desa wisata yang menonjolkan kekhasan lokal.

Adapun FGD di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah Ketua DPP PDIP, seperti Wiryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning, bersama para anggota DPR RI Fraksi PDIP.

Narasumber dalam FGD, yakni Hendra Sugandhi (Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo) serta juru masak (chef) Handry Wahyu menyoroti potensi besar kelautan Cirebon yang dapat dimaksimalkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 7 k22, ant