nusabali

Membangun Integritas Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi Swasta Bali melalui Spirit Tri Hita Karana

Mengintegrasikan Nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam Akuntansi & Tata Kelola Pengadaan

  • www.nusabali.com-membangun-integritas-pengadaan-barang-dan-jasa-di-perguruan-tinggi-swasta-bali-melalui-spirit-tri-hita-karana

Pengadaan barang dan jasa merupakan denyut nadi operasional kampus, terutama di perguruan tinggi swasta (PTS) yang bergantung pada efisiensi dana, akuntabilitas keuangan, dan kepercayaan publik.

Mahasiswa PDIA Universitas Pendidikan Ganesha – SPI di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Namun, praktik pengadaan kerap kali menjadi titik rawan penyimpangan: mark-up harga, kolusi vendor, atau manipulasi dokumen. Fenomena ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga moral.

Di sinilah akuntansi memainkan peran lebih dari sekadar pencatat angka — Akuntansi menjadi instrumen kejujuran dan penjaga integritas organisasi. Di tengah berbagai tantangan tata kelola, PTS di Bali sebenarnya memiliki modal sosial-budaya yang luar biasa: Tri Hita Karana (THK), filosofi harmoni yang dapat menjadi dasar pencegahan fraud dan penguatan sistem etika kampus.

Tri Hita Karana sebagai Arsitektur Etika Pengadaan

Tri Hita Karana mengajarkan keseimbangan antara tiga dimensi kehidupan: Parhyangan (hubungan dengan Tuhan), Pawongan (hubungan antarmanusia), dan Palemahan (hubungan dengan alam). Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam sistem pengadaan, ia menjadi arsitektur etika yang mencegah fraud dari akar penyebabnya.

1. Parhyangan – Integritas Spiritual: Kesadaran bahwa kecurangan adalah dosa moral, bukan sekadar pelanggaran administrasi. Pengambil keputusan wajib berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab spiritual.
2. Pawongan – Keadilan Sosial dan Transparansi: Hubungan sosial yang adil dan terbuka menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Komite pengadaan yang kolegial dan keterlibatan SPI menutup ruang bagi nepotisme.
3. Palemahan – Kepedulian terhadap Lingkungan: Pengadaan tidak hanya soal harga, tetapi juga keberlanjutan. Pemilihan vendor ramah lingkungan mendukung keseimbangan ekologis Bali.

Kepemimpinan Etis: 'Tone at the Top'

Tidak ada sistem pengadaan yang bersih tanpa teladan dari pimpinan. Pemimpin kampus harus menjadi role model dalam menolak gratifikasi, membuka data pengadaan untuk publik, dan bersikap tegas terhadap konflik kepentingan. Kepemimpinan berbasis nilai THK membangun kesadaran moral kolektif budaya anti-fraud yang tumbuh karena keyakinan akan pentingnya kejujuran.

Kearifan Lokal sebagai Sistem Pengendalian

Budaya Bali menyediakan mekanisme sosial yang dapat diadaptasi dalam sistem pengawasan internal. Nilai sekaa (kolektivitas) menumbuhkan semangat gotong royong dalam tim pengadaan, sementara konsep Cakra Yajna (timbal-balik) mengajarkan hubungan harmonis antara PTS dan vendor. Kearifan lokal menjadikan sistem pengendalian internal tidak hanya teknokratis, tetapi juga membumi.

Desain Kebijakan Anti-Fraud Berbasis THK
  • • Transparansi menyeluruh: Publikasikan kontrak dan harga satuan di laman resmi kampus.
  • • Check & Balance berlapis: Pisahkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.
  • • Audit internal berbasis risiko dan nilai: Identifikasi area rawan fraud berdasarkan indikator THK.
  • • Kriteria vendor berkelanjutan: Libatkan aspek sosial-lingkungan dalam proses evaluasi penyedia.
  • • Pelaporan keberlanjutan: Masukkan indikator sosial dan ekologis dalam laporan tahunan.

Dampak Positif dan Legitimasi Moral

Implementasi prinsip THK dalam pengadaan memberikan manfaat multidimensional: efisiensi finansial, kepercayaan publik, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan moral sivitas akademika. Dengan demikian, akuntansi di PTS Bali tidak hanya menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga laporan etika dan spiritualitas institusi.

Penutup: Menuju Tata Kelola Modern

Tri Hita Karana bukan sekadar filosofi adat, tetapi paradigma tata kelola modern. Di tengah digitalisasi dan globalisasi, Bali dapat memberi teladan bahwa pengadaan berintegritas lahir dari kesadaran spiritual, sosial, dan ekologis. Ketika PTS menjadikan THK sebagai napas kebijakan pengadaan, keuangan kampus menjadi cermin harmoni antara etika, budaya, dan keberlanjutan.


*) Tulisan dalam kategori OPINI adalah tulisan warganet. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Komentar