Kepala Daerah Diminta Perhatikan Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada daerah di seluruh Indonesia memperhatikan pertumbuhan daerah masing-masing. Dengan begitu, bisa mendorong pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan.
Mendagri menyampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Infalasi Daerah Tahun 2025 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri secara hybrid, Senin (20/10).
"Kami sampaikan kepada kepala daerah, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari kerja pusat dan juga 552 daerah. Kami harap, kepala daerah atau gubernur melihat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya agar bisa di atas nasional," ujar Mendagri Tito.
Dengan begitu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa mendekati 6% pada akhir tahun ini. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tri Wulan II Tahun 2025 sebesar 5,12%.
Tito pun, meminta semua kepala daerah untuk bekerja maksimal dan menjaga pertumbuhan ekonomi, seperti halnya mereka berhasil menjaga inflasi di daerah masing-masing. Menurut Tito, dengan terjaganya inflasi membuat inflasi terkendali selama dua setengah tahun dengan range 2,65%.
Pertumbuhan ekonomi akan bisa melompat, jika dua mesin bergerak yaitu "mesin swasta" dan "mesin pemerintah". "Mesin pemerintah", diantaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan sehingga bisa medongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mendorong uang beredar di masyarakat dan juga bisa menstimulasi swasta.
Kemendagri sebagai pembina dan pengawas berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan mengawasi dan memonitoring pendapatan dan belanja di 552 daerah dengan rincian 38 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten. Yang kurang pendapatan dan belanjanya, kata Mendagri, akan didorong.
Sementara yang bagus, sesuai target dan melebihi target pendapatan akan diberi penghargaan. Mengenai pendapatan daerah, kata Tito, ada tiga pendapatan utama daerah. Pertama, transfer keuangan daerah dan desa. Kedua, dari pendapatan asli daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah.
Ketiga, dari sumber lain diantarannya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumlah BUMD ada 1.019, bentuknya macam macam seperti bank, air minum dan lain-lain. Dari 1.019 BUMD itu lebih kurang 60% untung, 30% rugi serta sekitar 10% tidak untung dan tidak rugi.
Tito menjelaskan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 semua daerah kurang lebih Rp1.300 triliun dengan rincian sekitar Rp919 triliun dari Kementerian Keuangan dan Rp 402 triliun dari pendapatan asli daerah. Idealnya, pendapatan daerah tinggi dan belanja tinggi, tapi perlu ada space sedikit untuk cadangan jika terjadi sesuatu seperti bencana atau hal lainnya bisa diatasi.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, fundamental saat ini ekonomi Indonesia kuat dan stabilitas makro ekonomi terjaga. Tercermin dari solidnya beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi 5,12%, inflasi 2,65% dan neraca perdagangan tumbuh 45,8%.
Terkait inflasi, Purbaya menegaskan, inflasi di daerah terkendali, kecuali Maluku Utara. Menurut Purbaya, inflasi terkendali sangat penting karena bisa menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan politik. k22
Komentar