Demer Dorong Terwujudnya Bandara Baru di Buleleng
Soroti Ketimpangan Wilayah di Bali
DENPASAR, NusaBali - Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali Selatan dengan bagian Utara dan Timur Pulau Dewata.
Ia menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi di Buleleng dan Karangasem disebabkan minimnya infrastruktur serta belum meratanya sentuhan sektor pariwisata. Karena itu, Golkar Bali mendorong percepatan pembangunan bandara baru di Buleleng sebagai upaya pemerataan pembangunan di Bali.
Pernyataan itu disampaikan Demer di sela kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-61 Partai Golkar yang digelar di halaman Kantor DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati, Denpasar, Minggu (19/10). Dalam acara tersebut, Golkar Bali juga menyerahkan bantuan sembako kepada Yayasan Dria Raba dan Panti Asuhan Dharma Jati sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Demer yang menyerahkan langsung bantuan sembako itu tampak berbincang dengan para penerima. Ia memperkenalkan sejumlah anak dari Yayasan Dria Raba yang hidup dengan keterbatasan penglihatan sejak kecil. “Ada anak yang dari umur 10 tahun tidak dapat melihat, ada yang dari lahir. Ini membuat kita harus sangat bersyukur di kondisi kita. Kalau ada yang berlebih, silakan berbagi ke yayasan Dria Raba ini,” ujar Demer.
Saat berbincang dengan anak-anak dari Panti Asuhan Dharma Jati, Demer juga menanyakan asal daerah mereka. Anak-anak tersebut dominan menyebut asalnya dari Buleleng dan Karangasem. Menurutnya, kondisi ini menjadi cerminan bahwa pemerataan pembangunan di dua daerah tersebut masih tertinggal. “Teman-teman di fraksi harus lebih banyak memperhatikan lagi terutama di Buleleng dan Karangasem ini. Ternyata pertumbuhannya sangat rendah sehingga kemampuan masyarakatnya juga rendah, kesempatan kerja rendah, sehingga orang tuanya akhirnya menitipkan anaknya di panti asuhan,” katanya.
Ditemui usai penyerahan bantuan, Demer menegaskan kembali kondisi ekonomi di wilayah Bali Utara dan Timur perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, ketimpangan pembangunan Bali terjadi karena kurang tersentuh pariwisata akibat lemahnya infrastruktur, padahal Bali sendiri dikenal dunia sebagai daerah tujuan wisata internasional. Namun, kenyataannya persebaran wisatawan khususnya asing masih berpusat di daerah Denpasar dan Badung. “Nah, inilah sebenarnya kalau boleh dibilang, hal utama memang kondisi yang berat itu pertumbuhan di Buleleng dan di Karangasem. Karena memang sangat sedikit disentuh oleh pariwisata. Kita tahu pertumbuhan yang tinggi di Bali ini karena pariwisata. Kenapa dia sangat sedikit disentuh oleh pariwisata, karena memang infrastruktur kita yang lepas,” katanya.
Demer mengingatkan, Buleleng pernah menjadi wilayah yang maju pada masa lalu ketika memiliki pelabuhan aktif, bahkan lebih hidup dibanding Denpasar dan Badung. Ia menilai pembangunan bandara di Buleleng akan menjadi titik balik bagi pemerataan ekonomi Bali. “Zaman dulu Buleleng lebih hebat daripada Denpasar dan Badung karena ada infrastruktur pelabuhan. Maka mudah-mudahan ini airport Buleleng segera terjadi, itu poinnya. Karena tanpa adanya infrastruktur, itu akan berat,” tegasnya.
Pengembangan infrastruktur, lanjutnya, menjadi kebutuhan mendesak bukan hanya sekadar wacana politik. Ia menyebut wisatawan yang menempuh perjalanan panjang hingga belasan jam dari luar negeri cenderung hanya berwisata di kawasan Denpasar dan Badung karena faktor jarak dan kenyamanan. Padahal, potensi wisata alam dan budaya di Bali utara dan timur sebenarnya jauh lebih kaya dan autentik menurutnya. “Objek-objek wisatanya sebenarnya kalau boleh dibilang itu lebih menarik di daerah Karangasem, di daerah Buleleng. Lebih dekat dari Buleleng ke Bedugul dibanding dari Denpasar-Bedugul. Buleleng jauh lebih dekat ke Kintamani. Begitu juga Karangasem lebih dekat dari Kintamani, ketimbang dari Denpasar. Namun mereka kalah di infrastruktur,” sebutnya.
Karena itu, ia berharap rencana pembangunan jalan, jalur kereta api, dan bandara di wilayah utara segera terealisasi agar pemerataan ekonomi Bali bisa benar-benar terwujud untuk membuka konektivitas antarwilayah di Bali. “Harapan saya mudah-mudahan jalan semua diperbaiki, kemudian kereta api juga segera direalisasikan, dan airport segera terwujud,” tambahnya.
Untuk diketahui, Pemprov Bali sudah memulai proyek transportasi massal modern di Bali, seperti pembangunan MRT Bali atau Bali Urban Subway pada 4 September 2024 lalu. Sistem angkutan cepat bawah tanah ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang terhadap kemacetan kronis di kawasan pariwisata selatan Pulau Dewata. Fase pertama proyek ini akan membentang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Kuta, Seminyak, Berawa, hingga Cemagi.
Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan bandara baru di Bali. Ia bahkan menyebut akan menjadi masalah besar bila pemerintah tidak segera memulainya tahun depan. “Kalau tahun depan tidak mulai ada (pembangunan) airport baru, catat omongan saya tahun 2030 maksimum akan ada masalah yang besar di Bali, karena kapasitas airport saya tahu, pertumbuhan turisnya saya tahu. Maka kita akan stuck. Yang kasihan siapa? Pengelola pariwisata yang tidak mempunyai link internasional. Nanti penginapan-penginapan kecil, vila-vila kecil akan perang tarif karena sulit masuknya. Orangnya segitu-segitu aja, sementara vila terus berkembang yang tidak mungkin di-stop,” tuturnya.
Politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini menyebut, tanpa pembenahan infrastruktur, Bali bisa kehilangan daya saing dengan destinasi wisata lain di kawasan Asia Tenggara. “Kalau tidak segera dimulai, Bali sebagai daerah wisata akan turun. Saingan kita banyak, ada Thailand, Malaysia, Vietnam, yang sedang sangat atraktif sekarang. Dan itu kalau dibandingin dengan mereka terbang dari Eropa, itu sangat dekat semua daerah ini. Hampir mirip lah budayanya juga kurang lebih (dengan Bali/ Indonesia),” pungkasnya. 7 tr
Komentar