Pandangan Umum Terhadap 4 Ranperda, Golkar dan Gerindra Beri Catatan
TABANAN, NusaBali - Fraksi Golkar dan Gerindra berikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (14/10).
Adapun empat rancangan Ranperda itu, di antaranya, Ranperda tentang APBD Tabanan Tahun Anggaran 2026. Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2055.
Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Kawasan Kumuh. Dan, Ranperda Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan. Namun, seluruh Fraksi PDIP, Gerindra, dan Golkar setuju pembahasan empat Ranperda ini dibahas lebih lanjut untuk dijadikan Perda.
Adapun catatan penting yang diberikan Fraksi Golkar yakni menerapkan e - tiketing di sejumlah DTW di Tabanan bagian dari peningkatan PAD. Selain itu juga meminta untuk melaksanakan evaluasi secara rutin terkait masyarakat yang belum tercover BPJS.
Catatan terpenting adalah mendesak pemerintah lakukan moratorium lahan hijau menjadi perumahan, restoran hingga hotel. "Kami berharap selektif mengeluarkan izin, karena dengan adanya pembebasan bangunan sangat berdampak bagi lingkungan dan ekosistem yang nantinya akan menyebabkan banjir dan bencana alam," ujar Ketua Fraksi Golkar I Wayan Budi Adnyana saat membacakan pandangan umumnya.
Selain itu, tegas dia, untuk mengurangi kawasan kumuh, dia meminta juga untuk membatasi pembebasan pembangunan perumahan kecil bersubsidi. "Karena selain menimbulkan kawasan kumuh juga menciptakan kemacetan saat jam pulang kerja," tegasnya.
Sementara itu, catatan dari Fraksi Gerindra menegaskan adanya defisit anggaran tahun 2025 sebesar Rp 67,827 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto bersumber dari estimasi silpa tahun 2025, Pemkab Tabanan diminta berhati - hati dan mengutamakan prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. "Pentingkan yang prioritas terlebih dahulu," pesan dari anggota Fraksi Gerindra Gede Andika saat membacakan pandangan umum.
Terhadap catatan itu, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya sangat sependapat akan masukan tersebut. Terlebih lagi soal upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah, sumber daya manusia, serta pelayanan berbasis teknologi. “Penerapan e-ticketing di DTW Tanah Lot sudah berjalan sejak 2019, dan ke depan kami akan mendorong penerapan serupa di destinasi wisata lainnya,” ujar Bupati Sanjaya.
Terkait Ranperda APBD 2026, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga sejalan dengan pandangan dewan dalam hal pemilihan skala prioritas agar alokasi belanja difokuskan pada program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kalau untuk penataan kawasan kumuh kita setuju. Bahkan kita akan lakukan evaluasi pembangunan terutama melarang pembangunan di bantaran sungai," tandasnya.7des
Komentar