Demer Nilai Realisasi Bandara Kedua di Bali Mendesak
Dorong Pemerataan dan Mitigasi Kondisi Force Majeure
DENPASAR, NusaBali - Rencana pembangunan bandara kedua di Bali kembali mengemuka seiring terjadinya gangguan operasional akibat pemadaman listrik atau blackout singkat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Jumat (10/10) lalu.
Meski insiden tersebut bersifat insidental dan berlangsung singkat, sejumlah pihak menilai kejadian itu menjadi pengingat pentingnya percepatan realisasi bandara kedua di Pulau Dewata.
Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer di sela Musda XI DPD II Golkar Denpasar, Minggu (12/10) mengatakan blackout listrik yang terjadi seharusnya tidak sampai berlangsung lama. “Secara SOP, seharusnya tidak boleh ada blackout lebih dari sedetik, hanya ‘tek’ saja. Jadi ini menjadi pembelajaran agar sistem pengamanan dan cadangan daya diperkuat,” ujarnya.
Namun demikian, Ketua DPD I Golkar Bali ini menekankan bahwa urgensi pembangunan bandara kedua tidak semata karena faktor teknis atau human error, melainkan juga untuk mitigasi terhadap potensi bencana dan kondisi force majeure yang bisa membuat bandara utama tidak beroperasi. “Kita tahu, Ngurah Rai sudah beberapa kali mengalami gangguan, dan kapasitasnya pun sudah mendekati ambang maksimal. Karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan bandara baru,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Demer menilai, opsi memperluas Bandara Ngurah Rai sudah tidak realistis karena keterbatasan lahan dan tingginya biaya. Pembangunan bandara baru justru akan memberikan efek ganda bagi pemerataan pembangunan di Bali. “Pertumbuhan tanpa pemerataan bukanlah pertumbuhan yang berkualitas. Jika pembangunan hanya terpusat di satu wilayah, maka kesenjangan akan semakin lebar,” papar Demer yang anggota DPR RI lima periode ini.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat memicu potensi instabilitas sosial, sebagaimana terjadi di berbagai negara. “Gini rasio yang tinggi, jarak antara elit dan rakyat terlalu jauh, itu sering menjadi pemicu kerusuhan. Karena itu, pemerataan harus menjadi fokus, dan bandara bisa menjadi instrumen penting ke arah itu,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini. Demer berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dengan menetapkan lokasi pembangunan. bandara kedua di Bali, agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata di seluruh wilayah. 7 mis
Komentar