Bawaslu Ajak STT Ikut Program P2P, Perkuat Partisipasi Anak Muda dalam Politik

DENPASAR, NusaBali 

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menilai Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam memperluas partisipasi publik, khususnya di kalangan generasi muda. Wiratma mendorong keikutsertaan Sekaa Teruna Teruni (STT) desa adat dalam mendukung gerakan pengawasan partisipatif. 

Program P2P, menurutnya, menjadi momentum penting untuk memperkenalkan peran dan fungsi Bawaslu sekaligus menanamkan semangat pengawasan sejak dini kepada anak muda. Wiratma menjelaskan, generasi muda merupakan kelompok yang memiliki energi besar dan kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dan ruang digital. Karena itu, melibatkan mereka dalam kegiatan pengawasan partisipatif menjadi investasi jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang sehat. “Ini program yang sangat bagus untuk mengenalkan Bawaslu ke kalangan anak muda. Mereka bisa belajar bagaimana mengawal demokrasi secara langsung dan memahami nilai-nilai pengawasan partisipatif,” ujar Wiratma dalam siaran pers Bawaslu Bali, diterima, Sabtu (11/10). 

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali agar aktif menjaring calon peserta dari berbagai latar belakang, terutama di daerah yang minim aktivitas kepemudaan. Menurutnya, pelibatan kelompok muda tidak selalu harus melalui organisasi formal, tetapi dapat dimulai dari jejaring yang sudah pernah berinteraksi dengan Bawaslu. “Khusus teman-teman yang wilayahnya tidak ada kegiatan organisasi kepemudaannya, tidak perlu bingung. Kemarin kan sudah banyak mengundang anak muda, nah bisa diajak kembali untuk bergabung dalam P2P,” pesan Wiratma.

Ia menambahkan, pendataan terhadap kelompok pemuda yang pernah dilibatkan dalam kegiatan pengawasan perlu terus dilakukan agar semangat mereka tidak terhenti setelah kegiatan selesai. Bagi Wiratma, proses pengawasan partisipatif bukan sekadar proyek kegiatan, melainkan gerakan sosial yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui jaringan masyarakat sipil yang aktif dan peduli. “Silakan dikumpulkan, didata, dan diajak kembali dalam proses pengawasan partisipatif. Dengan begitu, semangat mereka tetap terjaga dan bisa terus berkontribusi,” imbuhnya.

Dalam konteks kearifan lokal di Bali, Wiratma menilai keberadaan Sekaa Teruna Teruni (STT) sebagai potensi besar yang dapat mendukung gerakan pengawasan partisipatif. STT yang tumbuh di lingkungan adat dianggap memiliki karakter kuat dalam kebersamaan dan kepedulian sosial, dua nilai penting yang sejalan dengan semangat pengawasan pemilu.

Ia meyakini, pelibatan STT dalam program P2P dapat membuka ruang baru bagi anak muda Bali untuk memahami demokrasi dari perspektif yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain memperkuat partisipasi politik, kolaborasi dengan komunitas adat juga dapat menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap proses demokrasi di tingkat lokal. “Khusus di Bali, kita memiliki Sekaa Teruna Teruni yang sangat aktif. STT yang memiliki rasa ingin tahu terhadap dunia demokrasi atau dunia politik bisa diajak bergabung. Ini akan menjadi bentuk sinergi antara nilai adat dan semangat demokrasi,” tutupnya. adi