Ada Penerapan Aplikasi hingga Penggelontoran Sungai Secara Rutin
Sekwan DPRD Bali Pelajari Master Plan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta
JAKARTA, NusaBali - Kunjungan Sekwan DPRD Bali bersama awak media ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk belajar soal pengendalian banjir dan pengelolaan sumber air benar-benar menjadi pengetahuan bermanfaat yang bisa diterapkan di Bali. Untuk mengatasi banjir, DKI Jakarta menerapkan strategi tata kelola air dengan sistem aplikasi hingga penggelontoran sungai secara rutin yang alami pendangkalan.
Rombongan awak media yang dipimpin Sekwan DPRD Bali, I Ketut Nayaka juga mendapatkan penjelasan detail dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas SDA DKI Jakarta, Nugraha Ariadi atau yang akrab disapa Medi terkait jurus-jurus tangani banjir yang menjadi ‘langganan’ DKI Jakarta. Dinas SDA DKI Jakarta menunjukkan sistem digitalisasi pengelolaan banjir berbasis data dan aplikasi ‘Flood Early Warning System’ yang terhubung dengan Posko Banjir, BMKG, dan BPBD.
Melalui pemantauan ribuan CCTV yang tersebar disetiap pintu masuk air, GPS alat berat, dan dashboard pelaporan banjir, informasi tinggi muka air di pos-pos pantau seperti Katulampa, Manggarai, dan Karet bisa diakses secara real-time oleh publik.
Saat ini sistem serupa sebenarnya sedang diupayakan Pemprov Bali untuk dibangun untuk mengukur ketinggian air dan peringatan dini banjir sebagai antisipasi mitigasi masyarakat. Nah, DKI Jakarta sudah menerapkan.
Medi memaparkan pembangunan sistem peringatan dini banjir ini, dirancang untuk meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan warga. Sistem ini dikembangkan sejak dari hulu, mencakup wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. “Misalnya kalau tinggi muka air di Bendung Katulampa sudah siaga satu, maka dalam beberapa jam air akan sampai ke Jakarta. Warga akan segera mendapat informasi agar bisa bersiap dan mengamankan harta bendanya,” ujar Medi.
Jika terjadi banjir, titik-titik pengungsian juga telah ditentukan dan terhubung dengan sistem informasi kebencanaan milik Pemprov DKI. Dari sisi operasional, Pemprov Jakarta juga memiliki petugas lapangan khusus yang dikenal sebagai ‘Pasukan Biru’ sebanyak 3.943 personel disiagakan, Pompa Stasioner 557 unit di 190 lokasi, 557 unit pompa stasioner, 627 pompa mobile, 258 alat berat, dan 449 dump truck.
Seluruh armada tersebut kini dilengkapi GPS tracker untuk memantau lokasi, jam kerja, hingga konsumsi bahan bakar. “Misalnya ada dump truck keluar dari area Jakarta, sistem akan berbunyi alarm. Jadi semuanya bisa kami pantau langsung,” katanya.
Medi juga menunjukkan teknologi Virtual Reality (VR) yang digunakan untuk mengoperasikan pompa jarak jauh dari pusat kendali tanpa harus datang langsung ke lokasi. Menurutnya, langkah ini penting untuk efisiensi, terutama saat menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan potensi banjir mendadak.
Medi melanjutkan, Dinas SDA rajin melakukan penggelontoran lumpur atau sendimen yang menumpuk di dasar sungai. Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2021–2025, total volume penggelontoran dan pemeliharaan rutin di lima wilayah Jakarta mencapai 4.077.840,35 meter kubik. Volume ini tersebar di Jakarta Pusat sebanyak 989.655,34 m³, Jakarta Utara 648.734,94 m³, Jakarta Barat 497.103,39 m³, Jakarta Selatan 233.339,34 m³, dan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan penggelontoran terbesar mencapai 2.030.799,07 m³.
Semua upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir musiman dan rob di kawasan pesisir utara Jakarta, termasuk di Muara Angke, Pluit, dan Ancol Barat yang memiliki panjang tanggul total 28,27 kilometer, dengan 10,73 kilometer sudah terbangun.
Sementara, Sekwan DPRD Bali, Ketut Nayaka mengatakan kunjungan ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi Bali dalam menghadapi bencana serupa. “Kita belajar dari pengalaman DKI agar kejadian banjir bandang seperti di Bali tidak terulang lagi. Dari sini kita mendapat informasi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pimpinan dan mungkin dikaji lebih lanjut sesuai kewenangan daerah,” ujar Nayaka.tr
Komentar