Gerindra Tekankan APBD Harus Wujudkan Keadilan Sosial

Fraksi Gerindra menegaskan agar arah kebijakan anggaran tahun depan benar-benar berpihak pada masyarakat bawah, memperkuat perekonomian daerah, dan menjamin terwujudnya keadilan sosial di seluruh Gianyar.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Kapidada, menegaskan, APBD merupakan instrumen utama dalam menggerakkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Fraksi Gerindra meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2026 disusun secara realistis, berbasis data, dan terukur. Menurutnya, potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi harus dioptimalkan tanpa menambah beban masyarakat kecil seperti pedagang, petani, maupun nelayan. 

Ngurah Kapidada juga mendorong pemerintah daerah memperkuat digitalisasi sistem pajak, memperluas basis wajib pajak, dan menutup celah kebocoran melalui pengawasan yang ketat. Kebijakan belanja daerah harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan fasilitas publik lainnya menjadi prioritas karena menjadi tulang punggung penguatan ekonomi rakyat.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh terpusat di satu wilayah. Pemerataan antarkecamatan menjadi wujud nyata dari keadilan sosial. Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap jalan desa yang belum tersentuh pembangunan, misalnya ruas Desa Bresela menuju Banjar Tempekan Pauman, Kecamatan Payangan. Di sektor pendidikan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan mutu pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana-prasarana sekolah, serta pemerataan akses pendidikan hingga pelosok desa. 

Di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong penguatan layanan Puskesmas, penambahan tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan agar masyarakat kecil tidak kesulitan memperoleh layanan. “Program pengentasan kemiskinan perlu didasarkan pada data yang valid serta benar-benar memberikan dukungan nyata kepada UMKM, koperasi, petani, dan pelaku sektor informal,” ujar Ngurah Kapidada, Selasa (7/10). Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam dan iklim dari tahun 2024 hingga 2025 yang belum tertangani sepenuhnya. 7 nvi