Gubernur Koster Terima Bantuan Bencana Banjir dari Pusat

Dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan yang rutin dilaksanakan di daerah. 

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi dari Kementerian Sosial RI bantuan sosial senilai Rp 479,1 miliar. Jenis bantuan mencakup PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat turut menerima langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut Mudarta (sembako), dan I Made Suarma (kewirausahaan).

Selanjutnya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Logistik menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp 2,51 miliar serta kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. BPJPH menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp 2,1 miliar kepada pelaku usaha mikro kecil, serta sertifikat halal secara simbolis kepada lima UMKM Bali.

Kementerian Agama menyerahkan bantuan keagamaan sebesar Rp 335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren.

Di samping itu, BPKH menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp 1,8 miliar.

Sementara BAZNAS menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga pusat atas perhatian yang besar terhadap Bali. “Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster melaporkan bahwa bencana banjir pada 10 September 2025 mengakibatkan 18 orang warga meninggal dunia, yakni 12 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Di luar itu, masih ada 4 orang korban yang belum ditemukan hingga sekarang. 

“Dari data yang dimiliki, sejumlah pedagang terdampak 638 unit usaha 738 pedagang, dengan kerusakan kios, los, dan sejumlah dagangan yang terdapat di pelataran,” kata Gubernur Koster.

Dijelaskan, 738 pedagang ini sudah diberi ganti rugi oleh Pemprov Bali sebesar Rp 3,4 miliar dan semua sudah diserahkan melalui rekening korban terdampak. Sementara 18 korban jiwa sesuai peraturan perundangan-undangan, masing-masing mendapat santunan Rp 15 juta dari Kementerian Sosial, dari Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kota/kabupaten, yang diterima oleh ahli waris.  

Gubernur Koster menjelaskan, untuk mengantisipasi musim hujan yang diperkirakan lebat pada November hingga Februari nanti, Pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan proses mitigasi guna menghadapi kemungkinan terburuk. “Kami juga sedang melakukan investigasi terkait penggundulan hutan apakah masih terjadi atau tidak dan di mana saja. Untuk diketahui juga bahwa di hilir (pinggir Tukad Badung) terdapat banyak tempat tinggal (tergolong padat) dan melanggar tata ruang, yang sudah terbangun sekitar 50 tahun yang lalu dan saat itu Bali belum memiliki tata ruang,” ucap Gubernur Koster. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan dengan bantuan yang diberikan, pemerintah pusat dan DPR RI menegaskan komitmennya mendukung pemulihan sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali. 

Marwan mengatakan pemerintah pusat akan terus mendukung Bali dalam membangun mitigasi kebencanaan. “Penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya tsunami, yang anggarannya akan dialokasikan dari pusat,” ujarnya. 7 adi