Deteksi Banjir, 4 Sungai di Bali Bakal Dipasang Alarm

Empat titik sungai tersebut di antaranya Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Unda, dan Tukad Mati. Sebelum dilakukan pemasangan alarm ini, sungai tersebut bakal dimitigasi hingga dinormalisasi. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan almar itu akan dipasang di tahun 2026. Ini dilakukan bagian dari upaya memnimalisir korban banjir di Bali.

"Nanti ada alat yang mendeteksi ketinggian air. Pada ketinggian tertentu dia bunyi," ujarnya di sela-sela kegiatan penyerahan bantuan bencana banjir di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Kamis (2/10). Menurutnya, pemasangan alarm akan didahului dengan melakukan mitigasi dan normalisasi sungai dari hulu ke hilir. Selain itu juga dilakukan pengerukan terhadap DAS (daerah aliran sungai) yang sudah mengalami pendangkalan. 

"Begitu juga kalau ada daerah yang gundul harus dilakukan reboisasi," tambahnya. Tak hanya itu supaya pemasangan alarm menjadi maksimal, Koster juga melarang adanya pembangunan di bantaran sungai. Larangan itu bakal didukung dengan peraturan daerah pengendalian alih fungsi lahan produktif yang tidak digunakan sebagai komersial. Peraturan ini tengah digodok dan ditarget tuntas dalam 2 bulan sebelum diserahkan ke dewan.

"Kalau sekarang yang pembangunan rumah di bantaran Tukad Badung itu kan sudah dari dulu, sudah turun temurun makanya ada pembangunan di sana. Namun kalau sekarang adanya pembangunan di bantaran sungai sudah tidak boleh," katanya. Hanya saja Koster menepis banjir yang terjadi 10 September lalu bukan semata-mata karena adanya alih fungsi lahan meskipun dari data alih fungsi meningkat. Namun bencana tersebut terjadi diakui karena memang curah hujan yang tinggi per hari mencapai 395 mm. "Alih fungsi memang meningkat. Dan ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya. 

Sementara itu sebanyak 52 warga Kabupaten Tabanan dan Jembrana digelontor bantuan bencana dampak bencana alam 10 September 2025 lalu. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp 1,5 miliar yang sudah masuk ke masing-masing rekening korban. Rincian warga yang mendapat bantuan tersebut untuk Kabupaten Tabanan sebanyak 20 orang dengan total bantuan mencapai Rp 504.000.000 dan untuk Kabupaten Jembrana sebanyak 32 orang dengan total bantuan Rp 497.800.000. 

Bantuan yang diberikan ini sumbernya bukan dari APBD melainkan dari masyarakat lewat sumbangan buka rekening peduli dan bantuan gotong royong dari ASN Provinsi Bali termasuk dari pejabat di lingkungan Pemprov Bali. 

Dalam sambutannya Koster menyebut, dampak banjir 10 September lalu ada tujuh kabupaten terdampak, yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung. Dampak yang paling besar dirasakan adalah di Kota Denpasar. 

"Ada korban jiwa juga dengan total 18 orang. Dan ada juga yang belum ditemukan. Untuk korban yang meninggal dunia keluarga sudah diberikan santunan yang bersumber dari pusat, pemprov Bali dan kabupaten atau kota," bebernya. Koster menegaskan penyerahan bantuan untuk Tabanan dan Jembrana ini adalah tahap 2 setelah penyerahan tahap I untuk Denpasar. Dan untuk tahap 3 akan diserahkan untuk Kabupaten Klungkung dan Bangli. 

"Pemberitaan bantuan sesuai dengan usulan yang diajukan. Misalnya usulan Rp 50 juta, diberikan Rp 50 juta," tegasnya. Menurut Koster, dampak banjir 10 September itu memang banyak menyebabkan bangunan rusak. Mulai dari infrastruktur, pura, rumah hingga tempat usaha. "Kategorinya ini macam-macam ada rusak ringan, sedang, dan berat. Dan dampaknya ini kita sudah upayakan untuk meringankan beban dari para korban," katanya. 

Sementara itu salah satu penerima Susiani mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Dampak dari banjir itu, rumah hingga tempat usaha londry yang berlokasi di Perumahan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan ambruk. "Terimakasih atas bantuanya. Bantuan sebesar Rp 50 juta sudah masuk rekening," katanya. 

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Srinada Giri, menyampaikan meskipun sudah ada yang diberikan bantuan, proses verifikasi dampak bencana banjir masih terus berjalan. “Sudah ada sekitar 55 yang selesai terverifikasi, di mana 20 di antaranya telah mendapat bantuan dari Provinsi Bali. Sisanya akan kami usulkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Tabanan,” jelasnya.

Dia menambahkan, usulan permohonan bantuan dari warga masih terus masuk seiring pendataan di lapangan. 

“Bagi masyarakat yang belum terakomodasi, tetap akan diupayakan melalui mekanisme bantuan pemerintah daerah,” katanya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana, baik untuk rumah tinggal maupun sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan. 7 des