Bupati Kembang: Belum Ada Solusi
TKD Dipangkas Hampir Rp 100 Miliar
NEGARA, NusaBali - Kebijakan Pemerintah Pusat untuk memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026 mendatang membawa tantangan berat yang mengancam pembangunan dan stabilitas fiskal di Kabupaten Jembrana.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengaku bahwa kebijakan tersebut menjadi tantangan yang sangat berat dan secara terus terang mengakui hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Hal tersebut diakui Bupati Kembang dalam wawancara door stop usai memimpin Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Stadion Pecangakan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Jembrana, Rabu (1/10).
Dengan nada yang sarat akan kekhawatiran, Bupati Kembang menyebut jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dipangkas untuk tahun 2026 mendatang mencapai hampir Rp 100 miliar atau turun mencapai 12,9 persen dari tahun 2025 yang sebelumya juga mengalami penurunan.
"Transfer ya kita tahu sendiri, teman-teman media mungkin sudah tahu, kami juga sudah dapat informasi dari Pusat, memang untuk tahun 2026 kita dikurangi. Cukup besar, cukup besar. Ini mungkin belum pernah terjadi dalam perjalanan setelah reformasi," ujar Bupati Kembang.
Bupati Kembang menyoroti bahwa tren penerimaan dana dari Pusat, dalam semangat reformasi, seharusnya cenderung naik seiring dengan kenaikan APBN. Semangat awalnya adalah bagaimana kewenangan dan anggaran banyak di daerah hingga ke desa sehingga perputaran ekonomi dan kesejahteraan bisa dibangun dari bawah.
"Semangat reformasi kan begitu. Tapi semakin ke sini saya merasakan kok dananya semakin berkurang. Ya tapi kita positif saja berpikir mungkin di Pusat ada banyak program yang harus dikerjakan," ucap Bupati Kembang didampingi Wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).
Bupati Kembang menyebut bahwa pemangkasan ini bukan hanya sekadar pengurangan angka. Tetapi juga menghilangkan pos-pos alokasi penting. Di antaranya, ada Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan, DAU Kesehatan, dan DAU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang di-nol-kan. Termasuk ada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada sektor-sektor vital juga lenyap.
Penghilangan alokasi di sektor pendidikan dan kesehatan itu pun diakui menjadi ancaman serius terhadap layanan dasar masyarakat. Menurutnya, program-program krusial yang sudah berjalan, seperti pembiayaan BPJS hingga kebutuhan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk menunjang kualitas hidup warga dan pelestarian adat budaya, kini tercanam lumpuh.
Saat ini, Bupati Kembang mengaku belum menemukan solusi terbaik dalam menghadapi pemangkasan dana transfer dari Pusat tersebut. Dia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jembrana. Selian itu, ia juga mengaku berdiskusi dengan para kepala daerah di seluruh Bali, bahkan beberapa dari luar Bali, untuk berusaha mencari jalan keluar.
"Tetapi juga beberapa teman-teman para kepala daerah sedang berusaha berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Agar supaya transfer ini tidak berkurang, minimal lah bisa sama dengan tahun ini," ucap Bupati Kembang yang juga Ketua DPC PDIP Jembrana ini.
Meski demikian, Bupati Kembang memastikan ada satu langkah yang tidak akan diambil, yakni menaikkan pajak daerah. Keputusan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat Jembrana yang notabene sedang berjuang di tengah tantangan ekonomi. "Sampai saat ini saya belum berpikir untuk bisa menaikkan pajak karena pasti berimbas kepada masyarakat Jembrana secara umum. Belum berpikir sampai ke sana," tandasnya.
Sebagai gantinya, Bupati Kembang akan fokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui jalur yang lebih selektif dan terarah. Khususnya upaya intensifikasi dengan melakukan pendataan dan penertiban wajib pajak.
"Cara kami untuk meningkatkan pendapatan salah satunya akan mendata hotel dan vila yang selama ini belum punya izin, yang belum membayar sesuai dengan ketentuan. Kami akan data dan kami maksimalkan untuk mereka bisa membayar," ucap Bupati Kembang.7 ode
Komentar