Imbas Unjuk Rasa, Sebagian SMA di Jatim Ujian Daring
Di Kota Malang, sebagian sekolah mengikuti ujian daring karena adanya informasi aksi di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
SURABAYA, NusaBali
Antisipasi unjuk rasa besar-besaran dalam beberapa hari ke depan, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim) menerapkan model pembelajaran daring (dalam jaringan) untuk ujian formatif jenjang SMA dan SMK bagi sekolah yang wilayahnya terdampak. Sementara sekolah-sekolah yang tidak terdampak unjuk rasa tetap belajar luring (luar jaringan).
“Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik tetap kondusif. Namun, untuk mengantisipasi potensi kerawanan di Kota Malang, SMA, SMK, dan SLB melaksanakan ujian formatif secara daring dari rumah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai di Surabaya, Minggu (31/8).
Ia menegaskan, ujian harus dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar peserta didik dapat mengembangkan diri dalam suasana pendidikan yang aman dan terlindungi. Kepala sekolah dan wali kelas diminta untuk mengimbau orang tua murid berperan aktif mendampingi anak, sekaligus memahami pentingnya menyalurkan pendapat melalui jalur tepat dan aman.
Khusus sekolah daring, ujian dimulai hari ini, Senin (1/9) hingga batas waktu yang diumumkan kemudian. Di Kota Malang, sebagian sekolah mengikuti ujian daring karena adanya informasi aka nada aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
“Yang secara daring dilaksanakan pengawasan oleh wali kelas beserta orang tua agar siswa mengikuti ujian dengan tertib, dikarenakan ada informasi akan adanya demo di sekitar gedung DPRD Kota Malang,” ujarnya. Sebagian sekolah lain di Malang tetap melaksanakan ujian secara luring dengan pengawasan wali kelas di sekolah masing-masing.
Sebagai catatan, ujian SMA dan SMK negeri maupun swasta berlangsung 1–4 September 2025 dengan agenda ujian tertulis maupun praktik sesuai jadwal sekolah. Kepala Dindik Jatim telah mengedarkan surat kepada semua Cabang Dinas Pendidikan agar menjaga kewaspadaan di wilayah masing-masing serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan setempat.
“Contoh, apabila ada kabupaten atau kota yang mengeluarkan surat edaran untuk TK, SD, dan SMP agar sementara daring, maka SMA dan SMK negeri serta swasta wajib mengikuti keputusan daerah tersebut,” tegasnya.
Aries juga berpesan agar siswa tidak ikut kegiatan yang membahayakan diri, anarkis, maupun merusak fasilitas umum karena berdampak hukum bagi individu maupun sekolah.
“Maka saya berharap kepala sekolah, guru, dan wali kelas mengawasi murid-muridnya agar tidak keluar sekolah di jam pelajaran, termasuk tidak ikut hal-hal negatif atau anarkis,” katanya.7 ant
Komentar