OJK Bali Fokus Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Keuangan Ilegal

Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Semester I Tahun 2025 bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), OJK menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang menyesatkan dan merugikan.

Rakor yang digelar pada Rabu (18/6) di Denpasar ini menjadi momentum penting untuk menyatukan strategi dan langkah konkret antarlembaga. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan Satgas Pasti berfungsi secara preventif maupun kuratif. “Edukasi, sosialisasi, hingga penanganan informasi yang viral di media sosial merupakan bagian dari pencegahan. Tapi, penegakan hukum tetap krusial dalam menjalankan fungsi kuratif, yang memerlukan sinergi seluruh anggota, termasuk kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/6).

Kristrianti juga mengapresiasi kolaborasi aktif dari seluruh anggota Satgas Pasti Provinsi Bali, yang telah menyampaikan pernyataan komitmen, rencana kerja, serta realisasi kegiatan masing-masing instansi. Seluruh anggota juga rutin menyampaikan informasi terbaru mengenai modus investasi dan keuangan ilegal melalui kanal media masing-masing. Langkah-langkah ini dinilai sangat penting untuk menciptakan efek berantai di masyarakat Bali dalam membentengi diri dari penipuan.

Menurutnya, perkembangan ekonomi Bali yang kini menunjukkan tren positif harus dijaga bersama. “Pertumbuhan ekonomi Bali di atas rata-rata nasional. Ini harus dilindungi agar tidak tergerus oleh praktik keuangan ilegal yang makin beragam dan canggih,” katanya.

Rakor turut dihadiri perwakilan Kepolisian Daerah Bali, AKBP Gusti Ayu Suinaci dari Subdit II Direktorat Kriminal Khusus, yang menekankan perlunya sinergi dalam merespons kompleksitas kejahatan keuangan digital. “Laporan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan penipuan digital terus meningkat. Namun, kendala utama kami dalam penyelidikan adalah mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari rekening penampung maupun rekening pelarian,” ujar Gusti Ayu Suinaci.

Sementara itu, perwakilan dari Satgas Pasti Pusat, Brigjen Pol Fajaruddin yang juga menjabat sebagai Direktur pada Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menjelaskan sejak 2017 hingga 31 Mei 2025, Satgas Pasti telah menghentikan operasional 13.228 entitas keuangan ilegal. Rinciannya terdiri dari 11.166 entitas pinjaman online dan pinjaman pribadi ilegal, 1.811 entitas investasi bodong, dan 251 entitas gadai ilegal.

Dalam rangka respons cepat terhadap penipuan keuangan digital, OJK juga membentuk Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sebagai pusat koordinasi nasional. Sejak awal beroperasi hingga akhir Mei 2025, IASC telah menerima 135.397 laporan penipuan keuangan. 

Total rekening terlibat yang berhasil dilaporkan mencapai 219.168, dengan 49.316 rekening (sekitar 22,5%) telah diblokir. Dari total kerugian masyarakat sebesar Rp 2,6 triliun, dana yang berhasil diselamatkan melalui pemblokiran mencapai Rp 163,3 miliar atau 6,28 persen.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Pasti Daerah Bali terdiri dari 14 anggota lintas sektor yang meliputi OJK, Bank Indonesia, Polda Bali, Kejati Bali, hingga berbagai dinas terkait di lingkup pemerintah daerah. Semua anggota berperan sesuai kewenangannya untuk membangun koordinasi dan pengawasan menyeluruh terhadap potensi kejahatan keuangan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan aktivitas keuangan mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya melalui situs resmi www.sipasti.ojk.go.id. Sementara itu, korban penipuan atau kejahatan keuangan dapat langsung mengakses layanan pelaporan di www.iasc.ojk.go.id agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. 7 t