Januari-Mei Seratusan Karyawan Kena PHK

MANGUPURA, NusaBali

Ratusan karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama periode Januari-Mei 2025, yang didominasi oleh sektor pariwisata. Banyak karyawan yang terkena PHK tersebut, membuat kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung berencana akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan masalah ini.

Banyaknya karyawan yang terkena PHK ini berdasarkan data yang diungkapkan Kepala Disperinaker Badung Putu Eka Merthawan, beberapa waktu lalu. Dari data resmi yang terlapor, selama periode Januari-Mei 2025 ada 117 orang tenaga kerja yang mengalami PHK. Ratusan pekerja yang diberhentikan ini berasal komponen pariwisata, khususnya hotel dan restoran non bintang lima di wilayah Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Jumlah ini belum termasuk 70 karyawan divisi produksi Coca-Cola di Desa Werdi Bhuwana, yang juga harus terkna PHK.

“Ini yang tercatat melapor secara resmi, yang tidak resmi pasti ada. Sebab kami juga ambil dari indikatornya Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan). Pemutusan di Jamsostek melebihi 117, berarti ada indikasi di tempat lain juga ada PHK yang tidak terdata,” beber Merthawan.

Birokrat asal Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi ini menambahkan, penyebab PHK ratusan karyawan yang dilaporkan itu akibat penurunan pendapatan. Penyebabnya ada beberapa faktor, seperti adanya efisiensi dari pemerintah, pembatasan kegiatan semisal study tour dari berbagai pemda ke luar daerah termasuk di Bali, termasuk juga fenomena kunjungan turis meningkat tetapi tidak menginap di hotel dan restoran yang terdaftar. Alhasil pengusaha hotel dan restoran skala menengah ke bawah kesulitan bertahan karena turunnya okupansi dan tingkat konsumsi wisatawan.

“Inilah yang menjadi problem kita bersama. Di samping itu, kemungkinan juga ada dampak dari WNA yang datang bukan sebagai wisatawan, tapi sebagai pekerja ilegal,” beber mantan Kepala Dinas LHK dan Kepala Dinas P2KBP3A Badung ini.

Tingginya kasus PHK di tengah tingginya kunjungan wisatawan ini pun menimbulkan tanda tanya. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengaku sudah mendengar adanya PHK ini. Namun pihaknya sangat menyayangkan terjadinya ratusan PHK ini dalam kurun waktu yang singkat. Menurutnya, gelombang PHK ini cukup aneh. Sebab jika dilihat kondisi pariwisata Badung dan Bali saat ini cukup stabil. Tingkat kunjungan wisatawan juga tergolong tinggi. “Inilah yang menjadi anomali kita di Badung. Kunjungan stabil tetapi kok terjadi PHK,” ucap Anom Gumanti, Rabu (18/6).

Menyikapi kondisi tersebut, politisi PDIP asal Kuta ini mengaku akan segera memanggil OPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk bersama-sama membahas masalah ini. “Saya selaku ketua DPRD akan mengundang, untuk tahu di mana masalahnya. Apakah mungkin seperti yang selama ini orang tuding, wisatawan tidak tinggal di hotel,” katanya.

Anom Gumanti menilai, benang kusut pariwisata yang berimbas pada PHK ini harus segera diurai agar pemerintah bisa mencarikan solusi dan menyimpulkan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Termasuk bila data perusahaan yang melakukan PHK telah dikantongi, pihaknya selaku wakil rakyat bukan tidak mungkin akan turun langsung ke perusahaan tersebut.

“Tujuannya tentu untuk menggali persoalan hingga membuat perusahaan sampai melakulan PHK. Nanti kalau dapat datanya kan boleh kita berkunjung ke sana bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,” imbuh Anom Gumanti. 7 ind