Gakoptindo Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kedelai
MANGUPURA, NusaBali - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak pemerintah untuk mengambil alih tata kelola komoditas kedelai dan tidak menyerahkannya kepada swasta. Hal ini mengemuka dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) XV Gakoptindo Tahun Buku 2024 yang digelar di Kuta, pada 17-19 Juni 2025.
RAT yang dihadiri sekitar 80 peserta dari seluruh Indonesia ini juga dirangkai dengan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pada kesempatan tersebut, Gakoptindo melaksanakan pemilihan ketua umum dan dewan penasihat baru, dengan Tri Harjono terpilih sebagai ketua umum menggantikan Aip Syarifuddin yang memimpin sejak 2010.
Tri Harjono menegaskan, Gakoptindo berkomitmen mendukung program pemerintah, termasuk Koperasi Merah Putih dan program makan beras gratis (MBG). Namun, ia menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam mengatur impor dan distribusi kedelai.
"Kami mendesak Presiden RI memperbaiki tata kelola kedelai. Komoditas ini harus dikelola pemerintah, bukan diserahkan ke swasta," tegas Harjono, Kamis (18/6).
Aip Syarifuddin, ketua umum sebelumnya, mengungkapkan bahwa sebelum 2008, Bulog memegang kendali impor kedelai. Namun, sejak liberalisasi, harga fluktuatif dan petani lokal kesulitan bersaing.
"Dulu, Bulog yang mengimpor, koperasi kami kuat. Sekarang, kedelai dikuasai swasta, petani rugi karena produktivitas lokal hanya 2 ton/hektare. Bandingkan di Brasil bisa 5 ton," papar Syarifuddin.
Gakoptindo juga mengungkapkan rencana menggenjot ekspor tempe, mengingat permintaan global yang tinggi, terutama di Jepang, Arab Saudi, dan AS. Di Jepang, harga tempe bisa mencapai Rp100 ribu per potong, jauh lebih tinggi di Indonesia yang di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 15.000. “Ini peluang besar," ujar Syarifuddin.
Selain itu, Gakoptindo menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih. Dukungan program MBG juga digaungkan. "Kami ingin tempe dan tahu disuplai langsung dari koperasi, bukan pasar, agar harga terjangkau dan kualitas terjamin," tambah Tri Harjono.
Gakoptindo juga mendorong agar tempe diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. "Kami sudah mengusulkan bertahun-tahun. Tahun ini, proposal kami sedang dibahas di UNESCO," jelas Syarifuddin.
Meski memiliki 244 ribu produsen tempe-tahu di 27 provinsi, Syarifuddin mengakui hanya 22 koperasi yang aktif. "Ini PR besar untuk pengurus baru. Kami juga berharap pemerintah tegas dalam mengatur kedelai sesuai UU Pangan," tandasnya. 7mao
Komentar