Mutasi Pejabat Tunggu Persetujuan Mendagri
TABANAN, NusaBali - Pemkab Tabanan sedang mempersiapkan mutasi besar-besaran untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong akibat pejabat pensiun. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyatakan telah mengirim surat permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Bali untuk meminta persetujuan.
“Enam bulan setelah pelantikan, mutasi sudah diperbolehkan sesuai aturan. Tapi kami ingin mempercepat restrukturisasi karena banyak jabatan eselon dua yang kosong dan tidak boleh terlalu lama dijabat PLT,” kata Sanjaya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Tabanan, Senin (16/6).
Selain alasan pensiun, rencana mutasi ini juga dipicu oleh pemekaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat kebutuhan akan pengisian jabatan menjadi semakin mendesak.
“Surat permohonan sudah kami ajukan. Kami berharap segera mendapatkan persetujuan agar jabatan yang kosong bisa segera diisi sesuai kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya mengingatkan bahwa mutasi tidak perlu dipandang sebagai hal yang sakral atau tabu. Dia menekankan bahwa mutasi justru penting sebagai langkah penyegaran birokrasi dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). “Mutasi bukan sesuatu yang sakral. Semakin sering ASN dirolling, maka pengalamannya akan semakin bertambah. Ini bagian dari pembelajaran dan penguatan organisasi,” tegasnya.7des
Komentar