nusabali

Gubernur Bangun Program ‘Satu Desa Satu Klinik’

Fokus di Wilayah yang Belum Ada Layanan Kesehatan

  • www.nusabali.com-gubernur-bangun-program-satu-desa-satu-klinik

DENPASAR, NusaBali - Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan terobosan kebijakan strategis bidang kesehatan sebagai upaya mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berbasis komunitas di tingkat desa.

Konsep ini diwujudkan melalui program ‘Satu Desa Satu Klinik’ yang akan dirumuskan sebagai bagian dari integrasi program nasional Koperasi Desa Merah Putih.

Hal tersebut terungkap, saat Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait, membahas Konsep Percepatan Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bali di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Kamis (12/6). "Sudah sejak awal kita canangkan gagasan ini. Tujuannya agar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan bisa mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas," kata Gubernur Koster dalam forum perumusan awal program tersebut.

Dalam pernyataannya, Gubernur Koster menekankan bahwa program ini tidak hanya menyediakan layanan medis konvensional, tetapi juga mencakup pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal Bali. "Yang penting, sekarang kita rumuskan dulu regulasinya agar siap ketika program diluncurkan secara resmi," tegasnya. Gubernur Koster menjelaskan Program Satu Desa Satu Klinik difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Bali memiliki 716 desa dan kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota, namun belum semuanya terlayani fasilitas kesehatan secara merata. Ketimpangan ini, terutama terlihat di wilayah seperti Karangasem, Bangli, Buleleng, Jembrana, dan desa-desa di pegunungan atau sekitar kawasan hutan.

Karena itu Program Satu Desa Satu Klinik dirancang tidak untuk diterapkan seragam di semua desa. Wilayah yang sudah memiliki rumah sakit atau puskesmas cukup seperti Denpasar dan Badung, tidak menjadi prioritas. Langkah awal mencakup identifikasi desa yang belum memiliki layanan dasar, pemetaan SDM, hingga kerja sama dengan pemerintah desa terkait lahan dan kelembagaan. "Saya punya pandangan seperti ini, kalau di satu desa sudah ada klinik yang berfungsi dengan baik, maka tidak perlu lagi ada Pustu (puskesmas pembantu) atau layanan ganda lainnya. Layanan sudah cukup ter-cover," ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Dengan pendekatan ini, Gubernur Koster menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya yang ada. Ia bahkan mengambil contoh keberhasilan masa lalu saat fiskal daerah terbatas, seperti yang dilakukan mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa, yang mampu menjalankan layanan gratis dengan manuver fiskal yang cerdas. Lebih lanjut, Gubernur Koster menjelaskan, terobosan ini juga mencakup rencana integrasi klinik desa dalam sistem BPJS Kesehatan melalui mekanisme kapitasi. "Kalau klinik desa dibangun sesuai Permenkes, maka tidak diperlukan dana APBD tambahan. Dana kapitasi dari BPJS (Kesehatan) bisa menutupi seluruh biaya operasional," jelasnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sistem rujukan langsung dari desa, tanpa harus berlapis ke puskesmas terlebih dahulu. "Klinik desa seharusnya bisa jadi titik awal layanan primer. Ini akan memotong birokrasi dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat," ucapnya. Gagasan Satu Desa Satu Klinik di Bali menawarkan paradigma baru, layanan berbasis komunitas, terintegrasi, dan efisien. Dalam kondisi fiskal yang lebih baik dari sebelumnya, Gubernur Koster mendorong penguatan kreativitas dalam anggaran. 

“Dulu uang sedikit, hasil besar. Sekarang uang banyak, belum tentu hasilnya maksimal,” ujarnya kritis, sekaligus menegaskan arah kepemimpinan yang berani berinovasi. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan di Bali, dimulai dari desa, dibangun oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa. Sebuah model pembangunan kesehatan berbasis budaya dan kemandirian lokal yang layak menjadi contoh nasional. Dengan tagline ‘Gerbang Sehat Desa Bali’, program ini kini memasuki tahap penyusunan kerangka regulasi, pemetaan wilayah prioritas, dan simulasi skema pembiayaan. Gubernur meminta agar seluruh perencanaan dirancang secara runut, logis, dan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. “Kita tidak butuh basa-basi. Yang penting kerja nyata, tepat sasaran, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat desa,” tutup Gubernur Koster. 7 adi 

Komentar