Bukan Sekadar Formalitas, Bawaslu Targetkan 16 Ribu Kader Pengawas Partisipatif

DENPASAR, NusaBali 

Anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan gerakan pengawasan partisipatif harus menjadi program bersama bukan sekadar formalitas. Hal itu ditegaskan Ariyani saat mengikuti rapat finalisasi modul Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu RI yang dilakukan secara daring, Rabu (11/6).  Saat ini, Bawaslu RI menargetkan 16.000 kader pengawasan partisipatif di seluruh Indonesia.

Ariyani yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali itu menegaskan bahwa Bawaslu Bali siap mendukung penuh pelaksanaan P2P, khususnya dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat lokal. “Kami di Bawaslu Bali memandang pendidikan pengawasan partisipatif ini sebagai pondasi penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat di masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya soal hadir di tempat pemungutan suara, tapi ikut memastikan prosesnya jujur, adil, dan inklusif,” ujar Ariyani.

Ia menambahkan, kendati Bali belum masuk di titik awal pelaksanaan, Bawaslu Bali akan mengupayakan agar komunitas-komunitas lokal, terutama yang selama ini sudah menjadi mitra pengawasan, bisa terus terlibat aktif.  “Kami akan fokus memperluas jangkauan, bukan hanya ke komunitas yang sudah pernah terlibat, tapi juga membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil lainnya. Pengawasan partisipatif harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program formalitas,” tegas Ketua Bawaslu Bali 2018-2023 ini.

Di sisi lain, Ariyani juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan daftar pemilih. “Daftar pemilih harus terus diawasi, agar hak suara masyarakat Bali terjaga, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terabaikan. Ini kerja kolektif, dan kami di Bawaslu Bali akan bekerja sebaik-baiknya untuk itu,” tutup Ariyani.

Sementara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam rapat daring menyebutkan ada dua hal penting dalam agenda P2P 2025. Pertama, memastikan program pendidikan pengawasan partisipatif berjalan efektif di tengah efisiensi. Kedua, menjaga pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan agar tidak ada celah kecurangan. “Kita tidak boleh berkecil hati, justru kita harus menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan, api pengawasan partisipatif tetap berkobar. Ini bukan sekadar program, ini gerakan bersama,” tegas Lolly.

Lanjut Lolly, P2P merupakan prioritas nasional. Meski terjadi penyesuaian anggaran, semangat partisipasi masyarakat tetap dijaga dengan metode daring dan tatap muka terbatas. “Target kita tetap besar, 16.000 kader pengawas partisipatif di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, kita mulai dengan 13 titik strategis yang tersebar dari Provinsi Banten sampai Papua Barat Daya,” ujar Lolly.

Adapun 13 titik awal pelaksanaan P2P meliputi Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. adi